JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjanjikan akan menyelesaikan persoalan impor senjata api untuk Korps Brimob Polri yang tertahan di Gudang Kargo Unex, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.
"Itu kita selesaikan nanti. Itu urusan saya. Saya akan panggil yang berkaitan dengan itu," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Wiranto menyatakan, persoalan impor senjata Brimob yang tertahan itu belum dapat diselesaikan sekarang karena Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sedang mengikuti gladi bersih upacara HUT TNI ke-72.
"Mungkin sekarang belum bisa karena masih gladi bersih untuk hari TNI. Saya akan selesaikan semuanya. Penyelesaian masalah ini ada di saya sebagai menteri koordinator," ujar Wiranto.
(baca: Bahas soal Senjata, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri hingga PT Pindad)
Wiranto meminta persoalan ini agar tidak digaduhkan.
"Ada undang-udangnya, ada barangnya, ada pelakunya, ada caranya, prosedur sudah dilaksanakan, tinggal lihat prosedur mana yang belum cocok. Kita ubah nanti," ujar Wiranto.
Ia enggan berandai-andai apakah ada yang dilanggar dalam impor senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru itu.
"Bukan soal pelanggar, tidak ada yang melanggar. Belum rapat kok sudah kalau-kalau. Itu yang buat gaduh semuanya," ujar Wiranto.
(baca: Penjelasan Polri soal 280 Senjata Impor di Bandara Soekarno-Hatta)
Ia meminta publik bersabar sampai rapat koordinasi dengan TNI, Polri dan pejabat berwenang lainnya dilakukan kementeriannya.
Hari ini rapat tersebut kemungkinan diundur lantaran Panglima TNI sedang di Cilegon mengikuti gladi bersih HUT TNI ke-72.
"Belum hari ini karena yang lain masih ada halangan, tunggu. Tadinya (mau rapat) hari ini, tapi masih ada yang di luar kota, gladi bersih di Cilegon. Ya enggak bisa. Kalau ada yang enggak hadir nanti kamu ribut lagi," ujar Wiranto.
(baca: Viral Video Brimob Gunakan Mortir, Polri Sebut Hanya untuk Pengenalan Senjata)
Rapat koordinasi yang akan digelar kementeriannya, menurut Wiranto, merupakan instruksi Presiden untuk membuat masalah ini terang benderang.