Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irit Bicara soal Senjata, Polri Enggan Menimbulkan Polemik Baru

Kompas.com - 03/10/2017, 11:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan, Polri selalu menghindar saat disinggung topik pengadaan senjata. Topik ini muncul akibat adanya polemik pasca-pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, bungkamnya Polri soal senjata karena pihaknya tidak ingin menimbulkan polemik baru. Jika salah bicara, dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru.

"Saya tidak mau timbulkan polemik baru. Tunggu saja," ujar Setyo di kompleks PTIK, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Siang ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan Wiranto dijadwalkan akan memimpin rapat, termasuk membahas soal isu senjata.

Wiranto mengundang sejumlah pihak terkait, mulai dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu hingga pihak dari PT Pindad (Persero).

(Baca: Bahas soal Senjata, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri hingga PT Pindad)

Setyo mengatakan, dalam rapat tersebut akan diluruskan terkait polemik pengadaan senjata itu.

"Ditunggu saja, Polhukam sedang menyelesaikan masalah," kata Setyo.

Dalam rapat nanti kemungkinan juga akan dibahas soal tertahannya 280 senjata di Bandara Soekarno-Hatta. Senjata milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex.

"Iya, banyak hal yang perlu dibicarakan," kata Setyo.

(Baca juga: Penjelasan Polri soal 280 Senjata Impor di Bandara Soekarno-Hatta)

Sebelumnya, Wiranto menegaskan, tidak ada masalah dalam pengadaan senjata. Akan tetapi, ia mengakui perlu ada koordinasi antar-lembaga terkait.

"Bukan masalah sebenarnya hanya perlu kami koordinasikan agar lebih jelas dan kami memutuskan dalam satu keputusan yang tidak melanggar UU," ujar Wiranto.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata. Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial dan mendapat ralat dari Wiranto.

Menurut Wiranto, BIN mendatangkan 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk pelatihan sekolah intelijen. Pembelian itu sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya untuk berhati-hati dalam bertutur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com