Polemik Senjata, Komisi I Akan Tanyakan ke Menhan dan Panglima

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan meminta keterangan dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perihal polemik senjata api yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menuturkan, sedianya Komisi I menggelar rapat bersama Menhan dan Panglima pada hari ini, Selasa (3/10/2017). Namun, rapat dibatalkan karena ada gladi resik Hari Ulang Tahun TNI.

"Awalnya (rapat) membicarakan soal anggaran tapi karena ada masalah soal senjata maka separuh waktu membahasnya," ujar Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Kharis menambahkan, ada dua jenis senjata api, yakni untuk standar militer dan untuk berburu. Untuk senjata standar militer diharuskan atas izin otoritas militer.

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu enggan berandai-andai soal senjata di Bandara Soekarno Hatta. Polri sendiri sudah mengonfirmasi mengenai kepemilikan senjata yang baru diimpor itu.

(Baca: Penjelasan Polri soal 280 Senjata Impor di Bandara Soekarno-Hatta)

Komisi I akan menanyakan perihal senjata di Bandara Soekarno-Hatta, bersamaan dengan pernyataan panglima yang ramai dibincangkan beberapa waktu lalu.

"Kami satu tahap, statement panglima apakah ini yang dimaksud atau bukan. Setelah rapat dikasih tahu hasilnya. Saya enggak mau berandai-andai," ujarnya.

Sementara itu, beberapa pihak menganggap baik jika ada rapat gabungan antara Komisi I dan III. Sebab, polemik senjata ini tak hanya melibatkan institusi TNI, namun juga Polri.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, perlu ada klarifikasi yang disampaikan kepada komisi terkait.

"Nanti kami diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata," ujar Fadli.

(Baca juga: Pimpinan DPR Harap Polemik Pembelian Senjata Tak Berkepanjangan)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Pernyataan soal 5.000 pucuk itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan padapekan lalu. Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan informasi yang disampaikan Panglima TNI.

Menurut dia, memang ada pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada PT Pindad sebanyak 500 pucuk, bukan 5000 pucuk.

(Baca juga: Bahas soal Senjata, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri hingga PT Pindad)

Wiranto mengakui mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Belakangan, Wiranto mengakui, ada persoalan dalam impor senjata api untuk Korps Brimob Polri. Namun, Wiranto menegaskan, dirinya tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," ujar Wiranto di Kompleks Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu.