Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buktikan Sakit, Novanto Diminta Mundur dari Ketua DPR dan Ketum Golkar

Kompas.com - 30/09/2017, 15:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyarankan Setya Novanto segera mundur dari posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar.

Dengan mundur, maka Novanto bisa membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar dalam kondisi sakit.

"Cara yang paling efektif untuk buktikan Novanto sakit, kami minta diikhlaskan saja, Pak Novanto agar tak lagi jadi Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR," kata Doli di Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Doli menanggapi foto Setya Novanto tengah terbaring di rumah sakit yang viral di internet. Foto Novanto yang mengenakan berbagai alat medis itu tidak menimbulkan simpati publik.

Netizen justru ramai-ramai menjadikan foto itu sebagai meme guyonan.

(Baca: Foto Novanto Terbaring Sakit Dijadikan Meme Guyonan oleh Netizen)

Doli menilai, Novanto bisa belajar dari peristiwa tersebut.

"Langkah mundur dari posisi Ketum Golkar dan ketua DPR adalah satu-satunya cara agar publik percaya dengan kondisi Novanto yang tengah sakit," ucap Doli.

Doli mengaku mendapat informasi bahwa saat ini keadaan kesehatan Novanto makin parah. Ada delapan jenis penyakit yang diidap Novanto, mulai dari vertigo, gula darah naik, pengapuran jantung, flek otak, ginjal dan sinusitis.

Oleh karena itu, meskipun status tersangka Setya Novanto dibatalkan oleh hakim praperadilan, namun Doli menyarankan agar Novanto tetap mundur dari jabatannya.

"Jangankan mau mengurus Golkar, mengurus DPR, urus diri sendiri saja tidak bisa," kata dia.

(Baca juga: KPK: Kami Masih Percaya Kalau Novanto Sakit)

Kompas TV Kejanggalan di Foto Setya Novanto Jadi Bahan "Meme"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com