Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dimas Oky Nugroho

Pengamat politik ARSC. Founder Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP)

Menghadirkan Kekuatan Rakyat

Kompas.com - 28/09/2017, 15:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Tata pemerintahan, akuntabilitas, kebijakan sosial ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik; persoalan sumber daya manusia; serta aspek integritas dan penegakan hukum harus dibenahi secara serius dan transformatif jika mau memenuhi prasyarat menjadi bangsa maju.

Globalisasi adalah kontestasi sekaligus kolaborasi. Jangan lupa, nasionalisme kita berasal dan tumbuh mekar serta ikut memperindah taman sarinya internasional.

Kita harus menjadi bangsa yang mampu 'menjinakkan' apa yang disebut Manfred Steger sebagai globalism, dan mempertemukannya secara dinamis dengan potensi dan tradisi otentik kita sendiri. Sejalan dengan kepentingan nasional kita sendiri.

Agar tak merugi ‘dimakan’ globalisme tersebut, kita membutuhkan kekuatan politik domestik yang kolaboratif, berkarakter dan cerdas yang dapat menjadi fondasi kokoh untuk mampu 'bernegosiasi' dengan kehendak ekonomi-politik luar yang berbagai rupa dan kerapkali tamak.

Karena itu, penguatan basis-basis ekonomi-politik kerakyatan dan pilar-pilar tradisi yang fundamental harus dipersiapkan dan dibangkitkan.

Bukan melalui jalan politik yang manipulatif dan konfliktual yang kerap ditemukan dalam berbagai gerakan populisme yang tersesat. Namun melalui jalan kebudayaan yang melahirkan kesadaran budi pekerti, toleransi dan solidaritas; jalan pendidikan yang melahirkan partisipasi, empati dan kreativitas; serta jalan sosial ekonomi yang melahirkan kemandirian, kemajuan, dan gotong royong.

Menghadapi konstalasi politik dunia yang tampak saat ini tengah bergerak rentan, setiap rejim pemerintah di banyak negara-bangsa yang waras bergegas melakukan langkah antisipasi untuk melindungi rakyatnya dan kepentingan nasionalnya masing-masing.

Di sini harus diingat, negara-bangsa tanpa kesetiaan pada tradisi dan visi idealisme-nya sendiri, pada inovasi sosial ekonomi-nya sendiri, serta gagal pula dalam membangun kekuatan dan kedisiplinan sosial politik rakyat, elite dan pemerintahnya sendiri, adalah sebuah negara-bangsa yang tinggal menunggu waktu kebangkrutannya.

Tren politik dunia hari ini sekonyong-konyong menempatkan pertemuan berbagai partikularisme sosial politik yang berbeda pada rakyat dalam sebuah skenario kontradiksi yang konfliktual.

Sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai, tradisi historis, kehormatan serta cita-cita nasionalnya sendiri, sejatinya harus dapat memilih trajektori ekonomi-politiknya yang berbeda dari 'gendang' tren politik dunia tersebut.

Sebagaimana nasihat Kanjeng Sunan Kalijaga di suatu masa: sura dira jaya jayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar.

Sebagai negara-bangsa, kita harus mampu menghadapi tiap turbulensi politik dengan sebuah setting konsolidasi internal, ketabahan, akal sehat dan pengelolaan tertib politik yang tepat, berkemanusiaan dan berkemajuan.

Dalam hal ini, segenap elite kepemimpinan politik harus sadar, untuk no drama no karma, hentikan intrik politik yang memecah dan membuat susah.

Negara harus dapat berfungsi efektif dan amanah. Rakyat tidak ditinggalkan, dikorup, apalagi dikorbankan, melainkan digerakkan, digembirakan dan diangkat harkat martabatnya.

Begitulah Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com