JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, lembaga antirasuah itu saat ini tengah berada di puncak kesulitan politik.
Baru saja, melalui sidang paripurna Selasa (26/9/2017) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengetok palu perpanjangan masa kerja panitia khusus hak angket KPK.
Latar belakang dibentuknya pansus itu sendiri, menurut Busryo, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elite politik. Kasus demi kasus yang berhasil diungkap oleh KPK diduga kuat menjadi dasar pembentukan pansus, salah satunya kasus korupsi megaproyek KTP elektronik.
Di sisi lain, KPK semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala-kepala daerah yang notabene adalah para kader partai politik. Jadi wajar saja, kata Busyro, apabila para elit politik di parlemen berusaha untuk memutilasi kewenangan KPK.
(Baca: KPK: Sulit Menangkap Ide Positif di Balik Pansus Angket DPR)
Busyro juga menyinggung, KPK tengah mengalami tekanan dengan teror yang menimpa salah seorang penyidiknya yaitu Novel Baswedan. Belakangan, posisi Novel sebagai korban kembali dicari-cari kesalahannya dalam kasus 2004.
"Jadi, banyak tekanan politik dari aparat penegak hukum sendiri kepada KPK, bahkan tekanan hukum juga, yang semua itu menggambarkan posisi KPK saat ini berada di puncak kesulitan politik yang lebih dilematis dari yang dulu-dulu," kata Busryo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Lebih lanjut, dia mengatakan pimpinan KPK perlu tetap solid. Busyro berharap pimpinan KPK tidak meladeni transaksi-transaksi politik ketika menemui tekanan.
"Misalnya transaksi-transaksi politik termasuk kaitannya dengan konflik internal, yang melibatkan Direktur Penyidikan yang sampai sekarang belum diberi sanksi," kata dia.
(Baca: Mahfud MD: Produk Pansus Angket KPK Tak Berguna, Itu Sampah Saja)
Sementara itu, banyak pihak menyuarakan agar Direktur Penyidikan Aris Budiman dikembalikan dengan tidak hormat ke Polri, akibat dari pembangkangan yang dilakukannya.
"Kalau pimpinan KPK tidak solid, yang saya khawatirkan akan terjadi proses pembalikan dukungan masyarakat sipil terhadap KPK," imbuh Busyro.
"Sudah elite politik tidak mendukung, cukong-cukong di belakang elite sejak awal tidak mendukung, masyarakat sipil tidak mendukung, apa yang akan dialami KPK?" kata dia lagi.