Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Muqoddas: KPK Berada di Puncak Kesulitan Politik

Kompas.com - 28/09/2017, 15:51 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, lembaga antirasuah itu saat ini tengah berada di puncak kesulitan politik.

Baru saja, melalui sidang paripurna Selasa (26/9/2017) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengetok palu perpanjangan masa kerja panitia khusus hak angket KPK.

Latar belakang dibentuknya pansus itu sendiri, menurut Busryo, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elite politik. Kasus demi kasus yang berhasil diungkap oleh KPK diduga kuat menjadi dasar pembentukan pansus, salah satunya kasus korupsi megaproyek KTP elektronik.

Di sisi lain, KPK semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala-kepala daerah yang notabene adalah para kader partai politik. Jadi wajar saja, kata Busyro, apabila para elit politik di parlemen berusaha untuk memutilasi kewenangan KPK.

(Baca: KPK: Sulit Menangkap Ide Positif di Balik Pansus Angket DPR)

Busyro juga menyinggung, KPK tengah mengalami tekanan dengan teror yang menimpa salah seorang penyidiknya yaitu Novel Baswedan. Belakangan, posisi Novel sebagai korban kembali dicari-cari kesalahannya dalam kasus 2004.

"Jadi, banyak tekanan politik dari aparat penegak hukum sendiri kepada KPK, bahkan tekanan hukum juga, yang semua itu menggambarkan posisi KPK saat ini berada di puncak kesulitan politik yang lebih dilematis dari yang dulu-dulu," kata Busryo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Lebih lanjut, dia mengatakan pimpinan KPK perlu tetap solid. Busyro berharap pimpinan KPK tidak meladeni transaksi-transaksi politik ketika menemui tekanan.

"Misalnya transaksi-transaksi politik termasuk kaitannya dengan konflik internal, yang melibatkan Direktur Penyidikan yang sampai sekarang belum diberi sanksi," kata dia.

(Baca: Mahfud MD: Produk Pansus Angket KPK Tak Berguna, Itu Sampah Saja)

Sementara itu, banyak pihak menyuarakan agar Direktur Penyidikan Aris Budiman dikembalikan dengan tidak hormat ke Polri, akibat dari pembangkangan yang dilakukannya.

"Kalau pimpinan KPK tidak solid, yang saya khawatirkan akan terjadi proses pembalikan dukungan masyarakat sipil terhadap KPK," imbuh Busyro.

"Sudah elite politik tidak mendukung, cukong-cukong di belakang elite sejak awal tidak mendukung, masyarakat sipil tidak mendukung, apa yang akan dialami KPK?" kata dia lagi.

Kompas TV Pansus Hak Angket KPK Diperpanjang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com