Kompas.com - 28/09/2017, 15:51 WIB
Calon pimpinan KPK Busyro Muqoddas, saat ditemui di Ruang Rapat Komisi III DPR Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINCalon pimpinan KPK Busyro Muqoddas, saat ditemui di Ruang Rapat Komisi III DPR Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, lembaga antirasuah itu saat ini tengah berada di puncak kesulitan politik.

Baru saja, melalui sidang paripurna Selasa (26/9/2017) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengetok palu perpanjangan masa kerja panitia khusus hak angket KPK.

Latar belakang dibentuknya pansus itu sendiri, menurut Busryo, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elite politik. Kasus demi kasus yang berhasil diungkap oleh KPK diduga kuat menjadi dasar pembentukan pansus, salah satunya kasus korupsi megaproyek KTP elektronik.

Di sisi lain, KPK semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala-kepala daerah yang notabene adalah para kader partai politik. Jadi wajar saja, kata Busyro, apabila para elit politik di parlemen berusaha untuk memutilasi kewenangan KPK.

(Baca: KPK: Sulit Menangkap Ide Positif di Balik Pansus Angket DPR)

Busyro juga menyinggung, KPK tengah mengalami tekanan dengan teror yang menimpa salah seorang penyidiknya yaitu Novel Baswedan. Belakangan, posisi Novel sebagai korban kembali dicari-cari kesalahannya dalam kasus 2004.

"Jadi, banyak tekanan politik dari aparat penegak hukum sendiri kepada KPK, bahkan tekanan hukum juga, yang semua itu menggambarkan posisi KPK saat ini berada di puncak kesulitan politik yang lebih dilematis dari yang dulu-dulu," kata Busryo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Lebih lanjut, dia mengatakan pimpinan KPK perlu tetap solid. Busyro berharap pimpinan KPK tidak meladeni transaksi-transaksi politik ketika menemui tekanan.

"Misalnya transaksi-transaksi politik termasuk kaitannya dengan konflik internal, yang melibatkan Direktur Penyidikan yang sampai sekarang belum diberi sanksi," kata dia.

(Baca: Mahfud MD: Produk Pansus Angket KPK Tak Berguna, Itu Sampah Saja)

Sementara itu, banyak pihak menyuarakan agar Direktur Penyidikan Aris Budiman dikembalikan dengan tidak hormat ke Polri, akibat dari pembangkangan yang dilakukannya.

"Kalau pimpinan KPK tidak solid, yang saya khawatirkan akan terjadi proses pembalikan dukungan masyarakat sipil terhadap KPK," imbuh Busyro.

"Sudah elite politik tidak mendukung, cukong-cukong di belakang elite sejak awal tidak mendukung, masyarakat sipil tidak mendukung, apa yang akan dialami KPK?" kata dia lagi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X