Dugaan Pencemaran Nama Baik, MKD Panggil Viktor Laiskodat Pekan Depan

Kompas.com - 27/09/2017, 21:52 WIB
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) di DPR akan memanggil Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat terkait pelaporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dan Generasi Muda Partai Demokrat.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Viktor akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi pekan depan, Rabu (4/10/2017). Viktor dilaporkan terkait ucapannya dalam sebuah acara yang terekam dalam video.

Saat itu Viktor menyebut PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN sebagai partai intoleran karena mendukung berdirinya negara khilafah dengan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Pemanggilan klarifikasi akan dilakukan terhadap Pelapor maupun Terlapor kepada saudara VBL (Viktor Bungtilu Laiskodat) yang lokasinya di Nusa Tenggara Timur," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(Baca juga: Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Polisi Minta Keterangan Wasekjen PAN)

Dasco mengatakan, pelaporan Viktor termasuk yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian, proses pelaporan di MKD itu dinantikan oleh masyarakat.

Ia mengatakan, berkas pelaporan Viktor telah lengkap secara administrasi dan akan diklarifikasi, lantas ditentukan kelayakannya untuk kemudian disidangkan.

"Kami adakan sidang penyelidikan dengan memanggil pelapornya. Ada dua dan Terlapor juga kami akan undang untuk klarifikasi. Sehingga pada hari itu bisa diputuskan apakah kemudian masuk register perkara untuk dilanjutkan atau tidak," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya dalam video yang tersebar, Viktor berbicara di sebuah mimbar. Dia menyebut Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X