Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Polisi Minta Keterangan Wasekjen PAN - Kompas.com

Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Polisi Minta Keterangan Wasekjen PAN

Ihsanuddin
Kompas.com - 13/09/2017, 21:16 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem Victor LaiskodatKOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ketua DPP Partai Nasdem Victor Laiskodat

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM Partai Amanat Nasional, Surya Imam Wahyudi.

Surya diperiksa terkait laporannya atas dugaan penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Nasdem, Viktor Laiskodat.

Surya mengatakan, pemeriksaan berlangsung hari ini, Rabu (13/9/2017), sekitar 14.30 WIB di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Selama pemeriksaan berlangsung, Surya didampingi Ketua DPW BM PAN Papua Barat, Thomas Warijo Kepada polisi, Surya menegaskan bahwa pidato Viktor Laiskodat pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengandung ujaran kebencian.

Baca: Kasus Viktor Laiskodat, Hak Imunitas Jadi Bagian Verifikasi MKD

"Dari rekaman isi pidato baik yang versi lengkapnya maupun hasil editan adalah sama-sama mengandung ujaran kebencian antar kelompok anak bangsa yang bisa mengarah pada provokasi SARA dan konflik horizontal di masyarakat, bangsa dan negara," kata Surya, melalui keterangan tertulisnya, Rabu malam.

Menurut dia, ujaran kebencian yang disampaikan Viktor bisa berujung pada pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah terbangun kondusif, khususnya di NTT.

Surya juga menyampaikan kepada penyidik, pidato Viktor Laiskodat mengandung penodaan terhadap ajaran agama khususnya agama Islam.

"Viktor telah lancang menafsirkan agama Islam khususnya sesuai dengan pemahaman dia yang salah dan keliru, sehingga hal itu bisa berujung pada penodaan agama," kata dia.

Baca: MKD Akan Dengar Pidato Viktor Laiskodat secara Utuh

Selain itu, Surya menilai, pidato Viktor mengandung fitnah yang keji dan tendensius. Sebab, tanpa dasar hukum yang valid, Viktor telah menuduh PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat sebagai pendukung kaum ekstrimis dan intoleran.

"Perbedaan pandangan politik tentang Perppu Ormas dimaknai Viktor sebagai anti-Pancasila dan anti keragaman, tentu merupakan hal yang sangat konyol," kata dia.

Adapun Surya menyampaikan laporannya ke Bareskrim Polri pada 4 Agustus 2017 lalu.

Tanda Bukti Lapor (TBL) laporan Surya tersebut bernomor TBL/512/VIII/2017/BARESKRIM. Adapun, laporan teregistrasi dengan Laporan Polisi Nomor LP/775/VII/2017/BARESKRIM. Viktor dituding melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 156 serta Pasal 156A UU KUHP.

Selain PAN, Viktor juga dilaporkan oleh PKS dan Gerindra, serta Generasi Musa Demokrat atas pidatonya. Hingga saat ini belum ada klarifikasi atau pernyataan dari Victor atas laporan terhadap dirinya.

Sementara, Partai Nasdem justru membela Viktor dan menolak meminta maaf.

Kompas TV Ini Sosok Asma Dewi yang Diduga Terkait Kelompok Saracen


PenulisIhsanuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Megapolitan
Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Petugas PPSU Jadi Korban Kebakaran Museum Bahari

Megapolitan
Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Wasekjen Hanura: Beri Kesempatan OSO Tingkatkan Elektabilitas Partai

Nasional
Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Di Swiss, Merebus Lobster Hidup-hidup adalah Tindakan Ilegal

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM