Menhan: TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan rasa prihatinnya terkait polemik yang terjadi belakangan ini. Terlebih, polemik tersebut menyangkut institusi TNI.

Ryamizard menegaskan bahwa seharusnya polemik tersebut tidak perlu muncul sebab TNI berkewajiban mengabdi pada rakyat.

"TNI itu kan punya rakyat, bukan punya satu orang, bukan punya partai. Bukan. Punya rakyat. TNI yang ngasih makan, baju, gaji dan mobil itu rakyat semua. Termasuk gedung-gedung Kemhan ini, punya rakyat semua. Saya juga punya rakyat," ujar Ryamizad saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).

"Kenapa saya tekankan ini? Saya prihatin, kok begini terus ini. Apa ini?" tambah dia.

(baca: Menhan Ungkap Dokumen Rahasia Terkait Pembelian 500 Senjata dari BIN)

Ryamizard menuturkan, seorang tentara memiliki kewajiban tunggal untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

Selain itu, tentara juga wajib menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara.

"Dari saya masuk tentara tahun 1970, saya hanya satu, mengabdi pada bangsa dan negara ini. Dua anak saya tentara, bapak saya, paman saya tentara semuanya mengabdi hanya mengabdi tidak pengen yang lain-lain. Loyalitas pada Indonesia. Siapa? Ya Presiden," ucapnya.

(baca: Mantan Kapolri Imbau Panglima TNI Tak Resahkan Masyarakat)

Dalam kesempatan itu, Ryamizard juga meminta berbagai pihak tidak berpolemik terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Ryamizard menuturkan bahwa situasi saat ini dinilainya tidak baik.

"Nah, ini saya melihat situasinya sudah tidak baik. Dari awal saya sudah saya sampaikan. Sudahlah, ribut-ribut segala macam. Hubungan antara Kemhan dan TNI itu sangat dekat," ujar Ryamizard.

(baca: Setara: Jokowi Mesti Hati-hati Sikapi Panglima TNI)

Menurut Ryamizard, polemik terkait pernyataan Panglima TNI tersebut harus dihentikan. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan pertentangan antarinstitusi dan berpengaruh pada sektor pertahanan negara.

"Kalau seperti ini terus, tidak bersatu, negara bisa pecah sendiri. Bubar negara ini. Itu perlunya Menhan bicara. Saya bicara bukan hanya asal ngomong begitu," ujarnya.

"Tugas saya bagaimana pertahanan negara ini bagus. Maka saya ajak bela negara, apalagi yang namanya polisi dan tentara, harus. Kalau sudah berhadapan begitu enggak benar, maka saya harus bicara," tambah mantan Kepala Staf TNI AD itu.

(baca: Panglima TNI Akui Rekaman Pernyataannya soal 5.000 Senjata Api)

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya. Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.