Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR: Gedung DPR Tidak Miring

Kompas.com - 20/09/2017, 12:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Djuned mengatakan, konstruksi gedung DPR RI tidak miring.

Pernyataan ini disampaikan Djuned dalam seminar nasional bertajuk "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Ia menjelaskan, setelah gempa bumi pada 2009, DPR mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan audit struktur bangunan Gedung DPR.

"(hasil audit) Tidak ada kemiringan arah vertikal," kata Djuned.

Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi

Pernyataan ini juga disampaikan Djuned meluruskan komentar-komentar yang sempat beredar bahwa konstruksi Gedung DPR sudah miring.

"Kemarin ada isu kemiringan, kami sudah dapatkan hasil audit Gedung DPR tidak ada kemiringan arah vertikal," tambah dia.

Ia mengungkapkan, hasil audit menyebutkan adanya keretakan pada sejumlah titik bangunan. PUPR merekomendasikan dilakukan injeksi untuk memperbaiki keretakan-keretakan tersebut.

"Ada keretakan-keretakan di lantai 6 sampai 23, tapi setelah ada rekomendasi PUPR kami melakukan injeksi dan sudah dilakukan, keretakan sudah bisa diperbaiki," kata dia.

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, kata Djuned, PUPR juga merekomendasikan pembatasan beban seberat 200 kilogram untuk setiap meter persegi dari bangunan Gedung DPR.

Sebelumnya, isu mengenai miringnya konstruksi gedung meramaikan polemik rencana pembangunan Gedung DPR.

Baca: Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah

Pimpinan DPR RI menyebut bahwa kondisi Gedung DPR perlu ada perbaikan karena bangunannya sudah miring.

Alasannya, sudah 15 tahun sejak reformasi, gedung wakil rakyat itu dinilai belum pernah diperbaiki secara menyeluruh.

Hal itu ditanggapi, salah satunya, oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Melalui akun Twitter-nya, @mohmafudmd, ia mengatakan bahwa Pimpinan DPR yang menyebut Gedung DPR miring itu lah yang tidak waras.

"Hasil penelitian PU Gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).

Mahfud juga mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan pengajuan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun.

Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan untuk pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.


Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fadli Zon beranggapan kebutuhan untuk membangun gedung DPR yang baru sudah mendesak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com