Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta KPK Memahami Kondisi Kesehatan Setya Novanto

Kompas.com - 18/09/2017, 23:33 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami kondisi kesehatan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.

Saat ini, Novanto sedang berjuang untuk sembuh dari sakit yang dideritanya dan baru saja menjalani operasi.

"Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Tapi di saat yang sama kami juga meminta agar (KPK) bisa memahami realitas dan kondisi Ketum Golkar yang tidak memungkinkan untuk memenuhi panggilan KPK," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Idrus juga meminta KPK bersabar. Sebab, dengan kondisi kesehatan Novanto yang masih seperti saat ini, pemeriksaan tidak mungkin bisa dilakukan.

"Selama ini kan Pak Novanto sangat menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Tapi kan tidak mungkin juga KPK akan melakukan pemeriksaan jika kondisi tidak memungkinkan," ujar Idrus.

(Baca juga: Penyidik dan Dokter KPK Cek Kondisi Kesehatan Novanto di RS Premier)

Ia pun berharap, agar semua pihak turut mendoakan Setya Novanto agar cepat sembuh dan kembali pulih dari sakit yang dideritanya.

"Sebagai tokoh, baik Ketum Golkar dan Ketua DPR RI, akan sangat kooperatif pada proses yang ada," tutur Idrus.

Setya Novanto diketahui bermasalah dengan jantungnya. Dia pun dikabarkan menjalani operasi kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi.

Sebelumnya, Novanto juga dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Novanto dirawat karena menderita vertigo, usai jatuh pingsan saat sedang bermain pingpong di rumahnya.

Usai resmi berstatus tersangka, Novanto telah mangkir dua kali atas panggilan pemeriksaan yang dilayangkan KPK.

Dalam kasus e-KTP, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.  Selain itu, ia juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.  Atas penetapannya sebagai tersangka, Novanto mengajukan gugatan praperadilan.

Kompas TV Untuk keperluan perawatan jantung, Novanto pindah rumah sakit dari RS Siloam ke RS Premier.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com