KPK-Kemendagri Akan Beri Penghargaan pada Kepala Daerah Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai bersih atau antikorupsi.

Menurut Nurul, penghargaan itu perlu diberikan dengan harapan kepala daerah lebih termotivasi menjauhkan korupsi dalam bentuk apapun.

"KPK sangat rajin sekali melakukan operasi tangkap tangan, tapi tidak pernah berikan reward pada daerah atau kepala daerah yang komitmen terhadap pakta integritas yang memenuhi indikator good governance," kata Nurul, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (18/9/2017).

"Harapan saya ada entertaint dari KPK, jangan seram-seram banget," ujar Nurul.

(baca: Jokowi Akan Terbitkan Perpres Strategi Nasional Antikorupsi)

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa dia sepakat dengan usulan Nurul tersebut. Pahala mengungkapkan, masih banyak kepala daerah bersih dan tidak tergiur korupsi.

"Kami pikir enggak fair acara tangkap menangkapnya lebih besar, padahal kami tahu pasti ada beberapa provinsi yang baik. Hanya kalau KPK yang ngasih rasanya khawatir juga, makanya bersama Kemendagri mungkinlah," ujar Pahala. 

Menurut Pahala, KPK sudah membahas rencana tersebut dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, termasuk membahas indikator yang menentukan seorang kepala daerah layak mendapat penghargaan. 

Jika usulan disepakati, para kepala daerah berintegritas akan diberi penghargaan pada Hari Antikorupsi.

"Kemungkinan besar di Hari Antikorupsi 9 Desember ini. Kemungkinan besar, tapi kita lihat seperti apa," ucap Pahala.