Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin Siang, Tim Pencegahan KPK Datangi PSI dan Partai Golkar

Kompas.com - 18/09/2017, 12:00 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim dari Direktorat Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar kegiatan "Politik Berintegritas", di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Kantor DPP Partai Golkar, Senin (18/9/2017).

"Kegiatan ini merupakah lanjutan dari rangkaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Kajian pematangan kami lakukan tahun 2016 lalu dan surat sudah kami sampaikan ke Presiden," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Menurut Febri, tim pencegahan KPK akan berfokus pada empat hal.

Pertama, terkait pengelolaan pendanaan dan keuangan parpol. Kedua, terkait penyempurnaan sistem etik dan konsistensi penegakannya di internal parpol.

Baca: KPK Kunjungi Golkar pada Senin Depan, Setya Novanto Absen

Kemudian, terkait pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur, baku dan berjenjang.

Selain itu, terkait pembangunan sistem rekrutmen pejabat publik yang inklusif dan berjenjang, serta terkait erat dengan promosi kader.

"Keempat hal tersebut merupakan keniscayaan demi terwujudnya tata kelola parpol yang berintegritas," kata Febri.

Untuk Partai Golkar, yang akan hadir dari KPK yakni Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan tim.

Sementara, di PSI akan dihadiri Pelaksana Harian Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono.

Kegiatan di dua tempat tersebut akan dimulai pukul 13.00.

Kompas TV Pimpinan KPK Temui Partai Demokrat Bahas Integritas Parpol

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com