Ketua Komisi III: OTT KPK Hanya Festivalisasi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya memberikan prioritas pada sistem pencegahan korupsi.

Menurut dia, pemberantasan korupsi dengan fokus pada penindakan tak akan bisa mereduksi praktik korupsi.

Bambang mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK.

"Kalau KPK hanya menggelar OTT-OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi, tidak bisa dihindari adanya kesan KPK mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi 'murah meriah'" kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (18/9/2017).

Baca: Marak OTT KPK, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Terjebak Korupsi

Gencarnya OTT yang dilakukan KPK, menurut dia, tidak akan menimbulkan efek jera yang signifikan terhadap para koruptor.

Bambang mengakui, memang sudah banyak OTT yang mampu menjerat orang-orang besar, seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, hingga pejabat-pejabat negara dan daerah.

Masyarakat, kata dia, mungkin melihat praktik tersebut tak pandang bulu. Namun, menurut Bambang, efek jera tak pernah muncul.

Oknum pemerintahan dan anggota Dewan yang terjerat justru terus bertambah. Menurut dia, sudah saatnya KPK melakukan langkah-langkah besar dengan menangani pekerjaan atau kasus-kasus korupsi besar yang tak bisa ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.

"Cukup lah sudah KPK bertindak seperti polisi lalu lintas yang bersembunyi di semak-semak, di tikungan jalan untuk mendapat tangkapan (OTT) pengendara yang melanggar rambu lalu lintas," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Tantangan Memutus Rantai Korupsi Kepala Daerah...

Menurut Bambang, banyaknya jumlah penindakan seharusnya dilihat sebagai kegagalan pemberantasan korupsi dan tak adanya sistem pencegahan yang efektif.

Dalam membangun program pencegahan korupsi yang efektif, KPK bisa bekerja sama dengan inspektorat jenderal pada institusi kementerian serta inspektorat daerah pada tingkat pemerintah daerah.

"Efek jera sangat minim karena peluang melakukan korupsi masih sangat terbuka. Peluang melakukan korupsi mestinya bisa diminimalisir jika ada sistem pencegahan yang efektif," kata Bambang.

Adapun, pada Sabtu (16/9/2017) malam, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Sebelumnya, juga terjadi rentetan OTT terhadap kepala daerah dan pejabat lainnya.