Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaporan ke Polisi Terkait Film yang Dibuat? Ini Kata Dandhy

Kompas.com - 18/09/2017, 04:04 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sutradara film dokumenter, Dandhy Dwi Laksono, tak memungkiri jika ada pihak yang tidak suka atas karya yang dibuatnya.

Dandhy pun tidak mengelak saat ditanya apakah pelaporan terhadap dia ke polisi juga terkait film dokumenter yang dibuat. 

Namun, ia mempersilakan pihak yang tidak suka dengan karyanya untuk terbuka menyampaikan kritik kepada dirinya.

"Dari film-film yang saya bikin, monggo, saya tunggu, disampaikan saja secara gentle (jantan)," kata Dandhy di kantor Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Kwitang, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Dandhy dilaporkan ke polisi oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) karena tulisan yang diunggah ke akun Facebook miliknya. Tulisan itu dianggap menghina Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

(Baca juga: YLBHI: Pelaporan Dandhy Dwi Laksono Tak Sesuai Spirit PDI Perjuangan)

Menurut Dandhy, inti dari tulisan yang ia paparkan di akun Facebook itu bukan membandingkan antara Aung San Suu Kyi dengan Megawati. Melainkan, Dandhy lebih menyoroti tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

Tulisan itu pun, menurut dia, berdasarkan fakta dan data-data.

"Dari awal saya ingin menulis bagaimana Indonesia belajar dari Rohingya, bukan membandingkannya dengan Megawati seperti framing pelapor," kata dia.

Dandhy mengaku tak ingin berspekulasi terlalu jauh perihal tujuan Repdem melaporkannya ke polisi. Dia menyayangkan jika nantinya laporan tersebut ditindaklanjuti kepolisian. Sebab, langkah itu menjadi penegas adanya upaya meredam kebebasan menyatakan pendapat.

(Baca: Dandhy Nilai Pelaporan atas Tulisannya adalah Upaya Bungkam Kebebasan Berekspresi)

Dia menceritakan, pada 2014 lalu sempat menghadapi persoalan yang hampir serupa. Saat itu Dandhy masih menjabat sebagai salah satu pengurus AJI.

Ia mengaku, kala itu kerap melontarkan kritik kepada media-media arus utama yang ikut berpihak dalam Pemilihan Presiden 2014. Salah satu pihak dari televisi swasta pun gerah.

"Ditantang debat sama pimred (pemimpin redaksi)-nya, saya ladenin," kata pria yang pernah bekerja di sejumlah media, termasuk televisi itu.

Selain itu, Dandhy mengaku pernah membuat film dokumenter berjudul Samin vs Semen. Film itu menceritakan tentang konflik masyarakat atas pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Menurut dia, ada pihak yang tidak suka. Kemudian, pihak tersebut juga membuat film berjudul Sikep, Samin, Semen sebagai tandingan dari film karya Dandhy.

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com