DPR Dinilai Langgar UU jika Perpanjang Masa Kerja Pansus KPK

Kompas.com - 15/09/2017, 20:28 WIB
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), serta Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Senin (4/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai melanggar Undang-undang jika memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, diatur bahwa masa kerja pansus angket hanya 60 hari. Tak ada ketentuan lain yang mengatur masa kerja tersebut bisa diperpanjang.

Aturan mengenai hal ini tepatnya ada pada Pasal 206 ayat (1) yang berbunyi, "Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket".

"Tidak ada norma yang memberi peluang untuk diperpanjang," kata Donal Faris, aktivis Indonesia Corruption Watch dalam diskusi yang digelar Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (15/9/2017).

 

(Baca: Bambang Soesatyo Harap Masa Kerja Pansus Angket KPK Tak Diperpanjang)

"Hukum tata negara itu apa yang diatur apa yang dilaksanakan. Kalau dilakukan diluar prosedur itu bisa dianggap keluar dari prosedur hukum," tambah dia.

Donal menilai, wacana perpanjangan yang saat ini muncul sekali lagi menunjukkan bahwa Pansus sejak awal bulan bekerja atas dasar hukum, namun atas dasar kepentingan sekelompok orang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengakui bahwa tak ada norma dalam UU MD3 yang memungkinkan kerja pansus diperpanjang. Namun, menurut dia, ada preseden selama ini kerja pansus kerap diperpanjang.

"Misalnya Pansus Century itu berapa kali itu diperpanjang," ucap politisi Partai Demokrat ini.

 

(Baca: "Jika Pansus KPK Diperpanjang, Siapa yang Jamin Tak Ada Perpanjangan Kedua, Ketiga...")

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Nasional
Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Kini Ada 162.216 Orang

UPDATE 21 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Kini Ada 162.216 Orang

Nasional
Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksualnya

Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksualnya

Nasional
Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Nasional
Mahfud Minta Penuntasan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Tanpa Pandang Bulu

Mahfud Minta Penuntasan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Tanpa Pandang Bulu

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 62.743 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: Ada 62.743 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 297.509 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 297.509 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hasil Investigasi TGPF, KKB Diduga Terlibat Penembakan 2 Prajurit TNI dan 1 Warga Sipil

Hasil Investigasi TGPF, KKB Diduga Terlibat Penembakan 2 Prajurit TNI dan 1 Warga Sipil

Nasional
KPK Masih Telaah Bukti soal Dugaan Pencucian Uang Nurhadi

KPK Masih Telaah Bukti soal Dugaan Pencucian Uang Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X