Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 76,9 Persen Responden Yakin Jokowi Perkuat KPK

Kompas.com - 12/09/2017, 14:48 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil surveiCentre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan mayoritas responden meyakini Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Sebanyak 76,9 persen responden menyatakan demikian.

"Ada keyakinan publik bahwa pemerintah cukup berkomitmen memperkuat KPK. Dari data ini memang tak terjadi kenaikan signifikan dari 2016-2017 dan angka ini masih dalam batas margin of error survei," kata Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes di kantor CSIS,  Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

(baca: Survei CSIS: 68,3 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi)

Arya menjelaskan, angka tersebut naik dibanding 2016 sebesar 74,6 persen dan 2015 sebesar 62,6 persen.

Namun demikian, lanjut Arya, publik juga menunggu sikap tegas pemerintah atas polemik hak angket DPR terhadap KPK.

"Publik juga melihat penggunaan hak angket kepada KPK menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah," kata dia.

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Selain komitmen memperkuat KPK, publik juga optimistis jika Jokowi akan terus mendorong reformasi di Kepolisian.

Arya menyampaikan, sebanyak 76 persen publik tahun ini meyakini hal tersebut. Kepercayaan ini naik cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 65 persen.

Sedangkan pada 2015, tercatat 61,3 persen publik yang optimistis Jokowi berkomitmen mendorong perubahan di Kepolisian.

 

(baca: PKS: Publik Akan Bertanya Keseriusan Jokowi Perkuat KPK)

Sedangkan mengenai pemberantasan mafia peradilan juga mengalami peningkatan. Arya mengatakan, sebanyak 67,7 persen publik opimistis komitmen Jokowi atas masalah ini.

Pada tahun 2016, keyakinan publik berada pada angka 62,4 persen. Pada 2015, angka keyakinan publik atas persoalan ini hanya di angka 52 persen.

"Jokowi pada 2014 kemarin salah satunya juga menunjukkan komitmen dia kepada agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya kira sikap pemerintah terhadap isu atau agenda pemberantasan korupsi ini juga ditunggu oleh publik," kata dia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com