Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Mahfud MD Saat "Menawar" Jabatan Menteri ke Gus Dur

Kompas.com - 07/09/2017, 17:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

"Ah, Kementerian HAM akan ditiadakan, disatukan dengan Departemen Kehakiman," kata Gus Dur.

Alwi Shihab yang saat itu mendampingi Gus Dur, sampai mencolek paha Mahfud sebagai isyarat agar ia tak bisa lagi menawar. Akhirnya, Mahfud pun menerima tawaran Gus Dur.

"Kalau begitu, baiklah. Bismillah," ucap Mahfud.

(Baca juga: Vitamin Humor ala Gus Dur)

Hampir mundur

Sejak awal, Mahfud sudah menduga penunjukan dirinya sebagai menhan akan mengundang kritik keras. Sebab, ia tidak mempunyai basis partai politik dan bukan pula pakar yang dikenal publik.

Namun, reaksi yang muncul benar-benar di luar dugaan Mahfud.

"Tidak sedikit yang mengecam Gus Dur dan melecehkan saya," kata Mahfud.

Salah satu komentar yang cukup keras, kata Mahfud, datang dari Amien Rais. Amien menilai Mahfud MD adalah orang yang tidak mengerti masalah pertahanan.

Kalau lah mau diangkat menteri, Amien menilai bahwa Mahfud lebih pas sebagai menteri kehakiman.

Mahfud merasa keraguan Amien atas dirinya adalah hal yang wajar. Sebab, Mahfud juga sempat mengalami keraguan yang sama terhadap dirinya saat pertama kali diberitahu Gus Dur mengenai jabatan menteri pertahanan.

Keraguan pun kembali menyelimuti hati Mahfud.

"Setelah mengikuti pemberitaan media massa, esoknya, saya menjadi ragu dan agak gamang. Ada sedikit penyesalan saya menerima jabatan itu," kata Mahfud.

(Baca juga: Ketika Gus Dur dan Megawati Bertengkar...)

Mahfud pun berpikir untuk meminta pembatalan pengangkatan kepada Gus Dur. Ada dua alasan yang hendak ia kemukakan.

Pertama, agar kabinet benar-benar diisi oleh orang yang tepat. Kedua, agar Gus Dur tak dihantam oleh kritik dari segala penjuru.

Jumat pagi, 24 Agustus 2000, Mahfud  pun mengundang sejumlah rekan yang biasa memberinya saran dan masukan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com