Dalam Sidang MK, Saksi HTI Jelaskan Makna Kata "Hizbut Tahrir" - Kompas.com

Dalam Sidang MK, Saksi HTI Jelaskan Makna Kata "Hizbut Tahrir"

Kompas.com - 06/09/2017, 19:01 WIB
Gedung Mahkamah KonstitusiKOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Gedung Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Farid Wadjdi, yang dihadirkan menjadi saksi dalam sidang pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas), sempat menyinggung Al Quran surat Al Maidah dalam persidangan.

Farid mengutip salah satu ayat pada surat Al Maidah untuk menegaskan bahwa Hizbut Tahrir tidak bisa diartikan sebagai partai atau kelompok yang hanya memiliki tujuan politik.

Hal ini disampaikan Farid menanggapi pertanyaan dari salah satu anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), I Wayan Sudirta, selaku pihak terkait dalam uji materi tersebut.

Wayan meminta saksi menerangkan perihal Hizbut Tahrir, karena di sejumlah negara kelompok tersebut merupakan partai politik.

"Saudara pernah tahu atau mendengar, di beberapa negara HTI jelas-jelas merupakan partai politik?" kata Wayan dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Farid menjelaskan, Hizbut Tahrir berasal dari kata "al hizb" dan "at tahrir". "Al hizb" dapat dimaknai luas sebagai sebuah entitas berjemaah.

"Kelompok, perkumpulan, juga bisa diartikan partai," kata Farid.

Demikian juga, lanjut dia, dalam Al Quran, surat Al Maidah Ayat 56 yang di dalamnya menyebutkan, "...pengikut (partai/agama) Allah itulah yang pasti menang".

Dari ayat tersebut, menurut dia, tidak bisa jika "Hizbut" dimaknai hanya sebatas "partai politik". Apalagi, sebagaimana pemahaman seperti partai politik di negara demokrasi seperti saat ini.

"Penggunaan istilah 'al hizb' tidak bisa dimaknai partai politik seperti yang selama ini kita lihat, karena istilah ini merujuk pada Al Quran. Karena itu, menyempitkan makna 'al hizb' menjadi seolah hanya partai (merupakan) sebuah kekeliruan, sebab 'al hizb' adalah kelompok," kata dia.

(Baca juga: Di Sidang MK, Ahli yang Dihadirkan HTI Sebut Penerbitan Perppu Ormas Tidak Logis)

Farid melanjutkan, mengenai kata "at tahrir" artinya pembebasan. Maksudnya, Hizbut Tahrir ini didirikan untuk membebaskan manusia dari penyembahan selain kepada Allah dengan cara tunduk kepada syariat Islam.

Karena tujuannya adalah pembebasan dengan berdasarkan syariat Islam, lanjut Farid, maka Hizbut Tahrir pun berupaya berjuang atas penjajahan kapitalisme dan liberalisme yang terjadi di sejumlah "negara Islam".

"Karena kami seorang Muslim dan berkumpul, kami menawarkan solusi untuk membebaskan negeri-negeri Islam, termauk indonesia dari penjajahan," kata Farid.

Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia melalui Juru bicaranya, yakni Ismail Yusanto, menggugat Perppu Ormas. Menurut dia, penerbitan Perppu Ormas tidak dalam keadaan yang mendesak dan dalam situasi yang genting, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Selain itu, ia juga mempersoalkan sejumlah pasal yang ada di dalam Perppu Ormas, yakni Pasal 59 Ayat 4 huruf c sepanjang frasa "menganut", Pasal 61 Ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A. Menurut dia, pasal-pasal tersebut inskonstitusional karena diskriminatif.

Kompas TV Negara-Negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional
Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Trump akan Bertemu Ratu Elizabeth II dalam Kunjungan Pertamanya ke Inggris

Internasional
Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Basarnas Perluas Pencarian Korban KM Sinar Bangun hingga 10 Kilometer

Nasional

Close Ads X