Dalam Sidang MK, Saksi HTI Jelaskan Makna Kata "Hizbut Tahrir"

Kompas.com - 06/09/2017, 19:01 WIB
Gedung Mahkamah KonstitusiKOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Gedung Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Farid Wadjdi, yang dihadirkan menjadi saksi dalam sidang pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas), sempat menyinggung Al Quran surat Al Maidah dalam persidangan.

Farid mengutip salah satu ayat pada surat Al Maidah untuk menegaskan bahwa Hizbut Tahrir tidak bisa diartikan sebagai partai atau kelompok yang hanya memiliki tujuan politik.

Hal ini disampaikan Farid menanggapi pertanyaan dari salah satu anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), I Wayan Sudirta, selaku pihak terkait dalam uji materi tersebut.

Wayan meminta saksi menerangkan perihal Hizbut Tahrir, karena di sejumlah negara kelompok tersebut merupakan partai politik.


"Saudara pernah tahu atau mendengar, di beberapa negara HTI jelas-jelas merupakan partai politik?" kata Wayan dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Farid menjelaskan, Hizbut Tahrir berasal dari kata "al hizb" dan "at tahrir". "Al hizb" dapat dimaknai luas sebagai sebuah entitas berjemaah.

"Kelompok, perkumpulan, juga bisa diartikan partai," kata Farid.

Demikian juga, lanjut dia, dalam Al Quran, surat Al Maidah Ayat 56 yang di dalamnya menyebutkan, "...pengikut (partai/agama) Allah itulah yang pasti menang".

Dari ayat tersebut, menurut dia, tidak bisa jika "Hizbut" dimaknai hanya sebatas "partai politik". Apalagi, sebagaimana pemahaman seperti partai politik di negara demokrasi seperti saat ini.

"Penggunaan istilah 'al hizb' tidak bisa dimaknai partai politik seperti yang selama ini kita lihat, karena istilah ini merujuk pada Al Quran. Karena itu, menyempitkan makna 'al hizb' menjadi seolah hanya partai (merupakan) sebuah kekeliruan, sebab 'al hizb' adalah kelompok," kata dia.

(Baca juga: Di Sidang MK, Ahli yang Dihadirkan HTI Sebut Penerbitan Perppu Ormas Tidak Logis)

Farid melanjutkan, mengenai kata "at tahrir" artinya pembebasan. Maksudnya, Hizbut Tahrir ini didirikan untuk membebaskan manusia dari penyembahan selain kepada Allah dengan cara tunduk kepada syariat Islam.

Karena tujuannya adalah pembebasan dengan berdasarkan syariat Islam, lanjut Farid, maka Hizbut Tahrir pun berupaya berjuang atas penjajahan kapitalisme dan liberalisme yang terjadi di sejumlah "negara Islam".

"Karena kami seorang Muslim dan berkumpul, kami menawarkan solusi untuk membebaskan negeri-negeri Islam, termauk indonesia dari penjajahan," kata Farid.

Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia melalui Juru bicaranya, yakni Ismail Yusanto, menggugat Perppu Ormas. Menurut dia, penerbitan Perppu Ormas tidak dalam keadaan yang mendesak dan dalam situasi yang genting, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Selain itu, ia juga mempersoalkan sejumlah pasal yang ada di dalam Perppu Ormas, yakni Pasal 59 Ayat 4 huruf c sepanjang frasa "menganut", Pasal 61 Ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A. Menurut dia, pasal-pasal tersebut inskonstitusional karena diskriminatif.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X