Mengenali Pemilu Agar Tak Sebal Melulu

Variabel-variabel itu sebetulnya inti pemilu sehingga memahami soal ini dapat memecah kerumitan pemilu.

Ketentuan-ketentuan tentang variabel pemilu tidak hanya berdampak pada hasil pemilu (calon terpilih), tetapi juga proses pemilu, yaitu pelaksanaan tahapan pemilu: penetapan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan calon terpilih, dan pelantikan calon terpilih.

Setiap tahapan memerlukan pengaturan, dan setiap pengaturan memerlukan penegakan. Itulah hukum pemilu.

Jumlah pemilu di setiap negara berbeda tergantung pada sistem pemerintahan (eksekutif) dan sistem parlemen (legislatif) yang digunakan.

Di dunia ini ada tiga jenis sistem pemerintahan: pertama, parlementer yang dipimpin perdana menteri, seperti di Inggris, Jepang, dan Malaysia; kedua, presidensial yang dipimpin presiden, seperti di Amerika Serikat, Korea, dan Philipina; dan ketiga, campuran, yang dipimpin presiden dan perdana menteri, seperti di Perancis dan Rusia.

Sedangkan sistem parlemen terdapat dua jenis: pertama, unikameral atau satu kamar (DPR); kedua, bikameral atau dua kamar (DPR dan Senat). Jerman penganut bikameral, hanya memilih DPR, sedangkan Senat berasal dari pemimpin negara bagian; sedang di Amerika, baik DPR maupun Senat dipilih melalui pemilu.

Dalam sistem parlementer, pemilu memilih wakil rakyat di legislatif, selanjutnya anggota legislatif memilih pejabat eksekutif. Sedang penganut sistem presidensial mengenal dua jenis pemilu: pertama, pemilu memilih anggota legislatif; kedua, pemilu memilih pajabat eksekutif.

Baca juga: UU Pemilu Diteken Jokowi, Istana Berharap KPU dan Bawaslu Segera Bekerja

Sementara dalam sistem pemerintahan campuran, pemilu memilih anggota legislatif dan pejabat eksekutif (presiden), selanjutnya anggota legislatif memilih pejabat eksekutif lainnya (perdana menteri).

Jumlah pemilu bertambah banyak jika setiap provinsi atau negara bagian juga menggunakan pemilu untuk memilih anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Dan bertambah banyak lagi jika pemerintahan lokal di bawah provinsi atau negara bagian juga menggunkan pemilu untuk pemilih pemimpinnya lokalnya.

Sekarang menjadi jelas, betapa kompleks mengurus pemilu di Indonesia. Kita menganut sistem presidensial, sehingga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.

Anggota legisaltif dan pejabat ekekutif yang kita pilih tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Sudah begitu, karena kita menggunakan sistem parlemen dua kamar, maka kita juga memilih anggota DPD.

Oleh karena itu urusan pemilu kadang membuat kita frustrasi, meski kita tahu ini syarat demokrasi. Semoga hadirnya Kolom Pemilu di Kompas.com ini pada hari-hari mendatang bisa membantu dalam mamahami urusan pemilu agar kita tidak bosan dan sebal melulu.

Simak dan nantikan Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com.