Perindo Gugat Aturan Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan gugatan terhadap ketentuan verifikasi bagi partai politik baru sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/8/2017).

Ketentuan soal verifikasi partai tercantum dalam Pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu.

Ketua LBH Perindo, Ricky Margono, menilai, aturan verifikasi partai diskriminatif karena hanya berlaku bagi partai baru.

Sementara, partai politik peserta Pemilu 2014 tidak menjalani verifikasi ulang.

"Padahal politik di Indonesia begitu dinamis sejak tahun 2014 sampai sekarang," kata Ricky, seusai menyerahkan berkas permohonan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa.

Baca: UU Pemilu Diteken Jokowi, Istana Berharap KPU dan Bawaslu Segera Bekerja

"Contohnya berapa kejadian seperti dualisme partai, apakah itu bisa mengubah struktural partai? Jelas saja. Oleh karena itu perlu verifikasi ulang semua," tambah dia.

Sebelumnya, sudah ada dua pihak yang menggugat ketentuan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, yakni Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, tidak akan berpengaruh banyak terhadap anggaran jika partai lama ikut diverifikasi ulang.

Namun, beban kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai kepanjangan tangan dari KPU menjadi bertambah.

"Dari segi biaya tidak terlalu pengaruh tapi beban kerja, karena PPS, PPK honornya kan perpaket," kata Hasyim di KPU, Senin (21/8/2017).