PPP Minta Pemerintah Indonesia Usulkan Penempatan Tentara Perdamaian di Rakhine

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy meminta Pemerintah RI melakukan langkah nyata untuk membantu kaum Rohingya yang mengalami kekerasan di Myanmar.

Romahurmuziy, yang biasa disapa Romy, mengusulkan agar pemerintah mengirimkan tentara perdamaian ke Rakhine State, tempat di mana banyak kelompok Rohingya mengalami kekerasan.

"Kami meminta supaya Indonesia bisa memprakarsai usulan kepada Dewan Keamanan untuk menempatkan tentara penjaga perdamaian di Rakhine," kata Romy, melalui keterangan tertulis, Selasa (5/9/2017).

Romy yakin, jika Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi yang baik, maka Myanmar akan mengizinkan tentara Indonesia masuk membantu Rohingya yang tertindas oleh kelompok ekstremis di sana.

Baca: HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer

Ia mengatakan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar yang masih bisa diterima dengan mudah untuk masuk ke wilayah konflik.

"Jadi pemerintah sebaiknya segera menyampaikan perlunya penempatan tentara perdamaian di Rakhine State, karena kejadian yang berlangsung dua pekan terakhir ini bukan baru-baru ini, tapi sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak tahun 1962," ujar Romy.

Ia mengakui, konflik yang terjadi di Myanmar saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebencian suku dan agama.

Namun, Romy mengingatkan masyarakat Muslim di Indonesia untuk tidak terpancing dengan kekerasan yang dialami kaum Rohingya.

"Jadi apa yang terjadi meskipun itu berbasis kebencian sektarian di satu negara, tidak pada tempatnya untuk dibawa ke Indonesia," kata dia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Nay Pyi Daw, Myanmar, Senin (4/9/2017).

Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.

Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.

Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.