Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Perintahkan Kapolda Jateng Tak Beri Izin Aksi Bela Rohingya di Candi Borobudur

Kompas.com - 05/09/2017, 12:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melarang rencana aksi di Candi Borobudur oleh sejumlah organisiasi masyarakat.

Rencananya, pada Jumat (8/9/2017), sejumlah ormas akan mendatangi Candi Borobudur untuk menggelar aksi bela Rohingya sebagai reaksi atas konflik yang terjadi di Myanmar.

"Aksi Borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jawa Tengah, jangan diizinkan," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Tito meminta agar Polda Jawa Tengah tidak memberikan izin jika ada pemberitahuan aksi.

Baca: Said Aqil: Aksi Bela Rohingya di Borobudur Salah Alamat

Ia mengatakan, keramaian seperti unjuk rasa tidak boleh dilakukan di objek vital. Apalagi, Candi Borobudur merupakan situs bersejarah yang harus dijaga.

Banyak turis internasional yang berkunjung ke Borobudur.

"Ini tidak lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia. Harus kita jaga kelestarian budayanya," kata Tito.

Tito mengatakan, tak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, Pemerintah Indonesia juga sudah bergerak.

Presiden Joko Widodo telah mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan pimpinan Myanmar.

Baca: Koordinator Aksi Bela Rohingya: Kami Tidak Mengadakan Aksi di Candi Borobudur

Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat juga telah menyampaikan pernyataan yang isinya mengecam konflik tersebut.

"Jadi tidak dalam aksi kekerasan. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending tidak usahlah," kata Tito.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com