Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMPG Pertanyakan Alasan Golkar Pecat Doli Kurnia, Bukan Setya Novanto

Kompas.com - 04/09/2017, 16:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Muhammad Syamsul Rizal menilai, keputusan DPP Partai Golkar memecat Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia merupakan hal keliru.

Menurut dia, DPP seharusnya memecat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

"Saya berpendapat bahwa yang idealnya dipecat oleh Golkar itu Setya Novanto dan Idrus Marham. Bukan Ahmad Doli atau kader-kader lain," ujar Syamsul dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/9/2017).

Ia mengatakan, saat ini, Novanto berstatus tersangka dan kasusnya tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Golkar Pecat Ahmad Doli Kurnia

Hal ini bertentangan dengan pakta integritas yang disepakati Novanto sebagai pimpinam partai.

Sementara itu, Syamsul menganggap Idrus terus melindungi Novanto dan mengabaikan nasib Partai Golkar ke depan.

"Dalam logika hukum, kalau merujuk konstitusi organisasi, Novanto dan Idrus melanggar kaidah dan norma sosial yamg akan berdampak pada reputasi partai itu sendiri," kata Syamsul.

Syamsul mengatakan, pemecatan Doli oleh Idrus merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan sendiri.

Hingga saat ini, ia menganggap tak ada alasan yang masuk akal di balik pemecatan Doli. Meski demikian, GMPG masih akan bergerak meski pimpinan mereka diberhentikan.

"Tujuan kami menyelamatkan partai, bukan seperti Novanto dan Idrus yang menggunakan partai untuk kepentingannya sendiri dan kelompok," kata Syamsul.

Baca juga: Terancam Dipecat, GMPG Mengaku Tak Takut demi Kebaikan Partai Golkar

Sebelumnya, Idrus Marham menyebut keputusan memecat Doli diambil beberapa hari lalu dan surat resmi juga telah dilayangkan kepada Doli.

"DPP Partai Golkar telah mengambil sebuah keputusan yaitu memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Partai Golkar," ujar Idrus.

Golkar menilai bahwa langkah yang dilakukan Doli sudah tak sesuai dengan aturan partai.

Doli juga dinilai sudah menuding lembaga-lembaga lain berkonspirasi terkait kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto.

Idrus mengatakan, pihaknya telah memberikan peringatan kepada Doli, namun peringatan tersebut tak dipedulikan.

Hingga saat ini baru Doli yang mendapatkan sanksi partai. Sedangkan untuk anggota GMPG lainnya masih dikaji.

Doli masih bisa melakukan pembelaan diri terhadap sanksi tersebut.

Kompas TV Menerka Langkah Setya Novanto (Bag 2)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com