Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Doli Kurnia: Ada Upaya Catut Nama Jokowi untuk "Jualan" Kampanye ke DPD

Kompas.com - 10/05/2016, 10:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi pihak Istana yang mengklarifikasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Akan tetapi, Doli mengaku heran isu itu bisa berkembang di internal partainya selama satu minggu terakhir.

Isu itu menyebutkan bahwa Presiden mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Doli menilai, ada upaya pencatutan oleh sejumlah pihak melalui isu tersebut.

"Jadi, ada upaya pencatutan nama Pak Jokowi dan kemudian menjadi bahan 'jualan' kampanye ke DPD-DPD," kata Doli, melalui keterangan tertulis, Selasa (10/5/2016).

Menurut Doli, cara-cara tersebut sangat tidak "gentle" dan tidak fair serta mengganggu proses demokrasi di tubuh partai.

Cara itu juga dinilainya dapat mereduksi visi, misi, dan gagasan yang seharusnya menjadi preferensi para pemegang hak suara.

"Alih-alih punya konsep buat kemajuan Golkar, malah mengedepankan pengaruh uang dan kekuasaan. Hal itu akan berdampak buruk buat pembangunan partai ke depan. Memalukan," ujar anggota Poros Muda Partai Golkar ini.

Sementara itu, terkait Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang mendukung Setya Novanto, Doli tak mempermasalahkannya.

Sebagai kader Golkar, Luhut memang mempunyai kepentingan untuk mendukung salah satu calon.

"Mereka berdua kan punya hubungan spesial, terutama yang paling fenomenal adalah terkait isu 'Papa minta Saham' PT Freeport. Persoalannya kemudian adalah dukungan itu adalah bentuk dukungan sebagai teman biasa atau ada kaitan konspirasi pengamanan urusan bisnis dan kekuasaan, seperti yang mereka sudah tunjukkan sebelumnya," ujar Doli.

Luhut sebelumnya mengakui dirinya memiliki kedekatan dengan bakal calon ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Namun, Luhut membantah jika pemerintah disebut memberikan dukungan terhadap Setya Novanto.

"Bahwa Novanto baik sama saya, ya iya. Kalau saya suka ke Novanto kan boleh saja, salah? Kan enggak salah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menegaskan pemerintah tidak mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Namun, dia mempersilakan jika kader Golkar di pemerintahan seperti Luhut menyatakan dukungan kepada salah satu calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com