Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terancam Dipecat, GMPG Mengaku Tak Takut demi Kebaikan Partai Golkar

Kompas.com - 18/08/2017, 18:46 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengancam akan memberikan sanksi untuk penggerak Gerakan Golkar Bersih. Seperti diketahui, gerakan tersebut dilakukan oleh Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG).

Menanggapi itu, inisiator GMPG, Mirwan BZ Vauly mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya untuk kebaikan Partai Golkar.

Saat ini, kata Mirwan, ada tersangka kasus korupsi di pimpinan Partai Golkar. Jika tersangka tersebut dilindungi, dia menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang keliru.

"Kalau ada tersangka korupsi, kemudian partai dalam situasi melindungi dengan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam AD/ART, saya kira keliru besar," kata Mirwan, dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2017).

"Dengan ancaman begitu, sanksi dan sebagainya, sama mendidik kita diam saja kalau ada yang salah," ujar dia.

Anggota GMPG lainnya, M Shohim Haris mengatakan, ancaman sanksi bagi mereka adalah hal yang biasa dihadapi.

"Ancaman-ancaman seperti itu klasik, sudahlah. Tapi gini, GMPG mau ajak move on, ini DPP enggak move on-move on," ujar Shohim.

Dalam Munaslub Partai Golkar di Bali, lanjut dia, pemberantasan korupsi dituangkan pada pakta integritas selain soal narkoba dan terorisme. Kader Golkar, kata dia, siap mundur bahkan dipecat jika terlibat tiga kejahatan luar biasa itu.

"Ini artinya DPP harus kembali ke Pakta Integritas," ujar dia.

Koodinator GMPG Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan alasan rencana penjatuhan sanksi, yang salah satunya karena GMPG mendatangi Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, GMPG beberapa waktu lalu sempat mendatangi MA untuk mengklarifikasi soal pertemuan Novanto dan Ketua MA Hatta Ali. Doli merasa, mendatangi MA adalah hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

"Kami datang baik-baik. Kirim surat dulu. Sama kayak waktu ke KY. Di sana kami juga enggak buat macam-macam. Kami minta klarifikasi. Justru kalau kami dapat info yang enggak benar, kami bantu MA," ujar Doli.

(Baca: GMPG Gagal Temui Ketua MA untuk Klarifikasi Pertemuan dengan Novanto)

Dia mengklaim langkah GMPG tulus untuk menjaga Partai Golkar agar terus dicintai rakyat dan agar partai itu tidak diindikasikan sebagai partai korupsi.

"Jadi kalau diberi sanksi, kami aneh juga. Tapi buat kami memperjuangkan kebenaran ada risiko dan konsekuensi. Kami tidak rasa ini salah," ujar Doli.

Partai Golkar sebelumnya akan membahas sanksi bagi penggerak Gerakan Golkar Bersih. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, langkah mereka sudah berlebihan.

(Baca: Dinilai Keterlaluan, Penggerak Golkar Bersih Terancam Sanksi Pemecatan)

Langkah yang dianggap berlebihan salah satunya melontarkan tudingan yang tak hanya melibatkan internal Partai Golkar, tetapi juga melibatkan lembaga lain, yakni Mahkamah Agung (MA).

"Karena sudah terlalu jauh maka tidak bisa kami tolerir. Karena itu perlu kami menerapkan aturan Partai Golkar, disiplin organisasi dan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan partai," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Kompas TV Golkar Serahkan Kasus Setya Novanto ke Proses Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com