Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua TPF Rohingya: Myanmar Batalkan Tuntutan terhadap 8 Jurnalis

Kompas.com - 03/09/2017, 19:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Misi Pencari Fakta (TPF) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Rohingya Marzuki Darusman mengapresiasi pemerintah Myanmar yang membatalkan penuntutan pidana bagi delapan jurnalis yang menginvestigasi diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

"Pemerintah Myanmar telah menarik kembali tuntutan kriminal atas delapan wartawan yang ditahan beberapa waktu lalu karena melakukan peliputan di sana," ujar Marzuki di Sekretariat Amnesty International bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).

Berdasarkan informasi yang didapat TPF, kedelapan jurnalis itu adalah Aye Nai dan Pyae Phone Naing (Democratic Voice of Burma) dan Thein Zaw beserta empat rekannya (the Irrawaddynewspaper).

Para jurnalis itu sempat dituntut dengan undang-undang dokumentasi yang berlaku di negara itu.

Menurut Marzuki, penarikan tuntutan tersebut merupakan hal positif yang patut mendapatkan apresiasi. Setidaknya setelah isu diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan militer terhadap kaum Rohingya pertengahan 2017 ini.

Hal itu menjadi isyarat bahwa pemerintahan Myanmar sudah mulai membuka diri terhadap tekanan internasional.

"Ini perkembangan yang cukup signifikan yang datang dari pihak militer. Harapan kami selanjutnya adalah (pemerintah Myanmar) bisa bekerjasama dengan negara-negara yang membantu penyelesaian konflik di sana," ujar Marzuki.

TPF PBB untuk Rohingya dibentuk untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

(Baca Marzuki Darusman: Myanmar Alami Krisis Pembangunan, HAM, dan Keamanan)

Marzuki menyebutkan, dalam sepekan terakhir, TPF sibuk menetapkan desain kerja ke depan. Mulai dari menetapkan lingkup wilayah yang akan diteliti, berkomunikasi dengan sejumlah tokoh hingga metodologi apa yang digunakan untuk mencari dugaan pelanggaran HAM di Myanmar.

Tim ini telah menyampaikan laporan pada Agustus dan September yang menjabarkan bahwa saat ini Myanmar mengalami krisis pembangunan, HAM, dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com