Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawa Misi Kemanusiaan untuk Rohingya, Menlu Terbang ke Myanmar

Kompas.com - 03/09/2017, 14:02 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan berangkat ke Myanmar, Minggu (3/9/2017) sore, dalam rangka melakukan lobi kepada Pemerintah Myanmar terkait kekerasan terhadap etnis Rohingya.

"Perjalanan ini membawa amanah dari semua masyarakat Indonesia. Agar krisis kemanusiaan ini dapat segera diselesaikan," kata Retno di kantornya, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

"Saya tidak hanya membawa amanah dari masyarakat Indonesia tapi juga harapan dunia internasional. Agar krisis kemanusiaan ini dapat segera diselesaikan," lanjut Retno.

Retno berharap, kunjungannya itu akan berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Apalagi, Indonesia adalah negara pertama diantara negara-negara lain di dunia yang akan masuk ke Myanmar dan bertemu dengan pihak otoritas negara setempat.

"Karena situasi sangat dinamis dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita akan berdiskusi dan menyampaikan konsen pasti," ujarnya.

"Kita juga bahas mengenai apa yang kita harapkan, mengenai apa yang Pemerintah bisa lakukan, tanggung jawab ada di Pemerintah Myanmar. Tapi ada bagian di mana Indonesia dapat membantu, bagian di mana masyarakat Internasional dapat membantu," tambahnya.

(Baca juga: Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya)

Sebelumnya, rencana kunjungan Menlu tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden sangat mendukung berbagai upaya untuk menciptakan kedamaian di Myanmar.

Retno mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak membicarakan situasi etnis Rohingya di Rakhine. Pertama, Retno berkomunikasi dengan National Security Adviser Myanmar, Suu Kyi. Lalu dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh dan Advisory Commission on Rakhine State Kofi Annan.

Dengan Menlu Bangladesh, Retno mendorong agar Bangladesh ikut serta membantu penanganan pengungsi Rohingya.

Retno melanjutkan, Kofi Annan juga telah menghubunginya. Mereka membahas kemungkinan adanya kontribusi dari Indonesia membantu etnis Rohingya.

Retno juga menyebut Annan berharap Indonesia dapat membantu mengimplementasikan rekomendasi yang dikeluarkannya terkait kekerasan kepada etnis Rohingya.

Konflik Rohingya semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam beberapa hari terakhir. Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus berlanjut. Kekerasan juga membuat ribuan Muslim Rohingya khawatir dan melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com