PDI-P dan KPK Sepakat Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meyakini, kenaikan dana bantuan untuk partai politik bisa mencegah kader parpol untuk korupsi.

Hal ini disampaikan Pahala usai melakukan pertemuan dengan para pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

"Antara lain (untuk mengurangi korupsi). Jadi kita tadi sebutkan ke PDI-P usulan kita aslinya dari Rp 1000 (per suara) sampai Rp 10.000," kata Pahala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu yang dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan kenaikan ini adalah usulan dari KPK.

"Jadi mungkin kita bilang di situ kan kenaikan bertahap selama 10 tahun, tergantung kinerja. Tapi rasanya tiap tahun kita boleh evaluasi lagi," tambahnya.

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sepakat kenaikan dana parpol sangat penting guna mencegah korupsi di kalangan kader parpol. Hasto menyatakan keprihatinannya di PDI-P sendiri masih ada kader di eksekutif dan legislatif yang terjerat masalah korupsi.

"Kami mengedepankan proses kelembagaan, memberikan sanksi berat bagi mereka yang korupsi," ucapnya.

Hasto mengatakan, dengan kenaikan dana parpol, tanggung jawab PDI-P dalam mengelola keuangan partai akan semakin besar. PDI-P juga akan menaikkan iuran bagi anggota partai untuk menyesuaikan dengan kenaikan dana dari pemerintah.

"Kalau iuran wajib Rp 10.000 per tahun per anggota. Kami juga menerapkan untuk petugas partai kami di eksekutif dan legislatif ada iuran. Saya pribadi juga, rekening saya per bulan dipotong untuk iuran partai," ucap Hasto.

(Baca: Setelah Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, DPR Minta Lagi Dana Bantuan Rutin)

Dia pun mengusulkan dana bantuan partai tidak hanya disesuaikan dengan perolehan suara, tetapi ada juga bantuan tambahan yang berdasarkan kinerja.

"Misalnya, partai yang punya sekolah partai, beda dengan yang cari jalan pintas, hanya cari yang populer," ucap Hasto.

Pahala mengaku sepakat dengan usul PDI-P tersebut. Menurut dia, bantuan semacam itu tidak hanya akan membuat partai untuk merebut suara sebanyak-banyaknya, namun juga berkompetisi menciptakan kader berkualitas.

"Boleh juga kita ciptakan kompetisi antar partai, mana partai yang capai sistem integritas lebih dulu, harus ada semacam insentif," kata dia.

Pahala menambahkan, kedepannya KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga akan menemui sembilan parpol lainnya yang ada DPR untuk berdiskusi mengenai sistem pencegahan terhadap korupsi ini.