PDI-P dan KPK Sepakat Kenaikan Dana Parpol Bisa Cegah Korupsi

Kompas.com - 31/08/2017, 19:24 WIB
Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu  di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bertemu di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meyakini, kenaikan dana bantuan untuk partai politik bisa mencegah kader parpol untuk korupsi.

Hal ini disampaikan Pahala usai melakukan pertemuan dengan para pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

"Antara lain (untuk mengurangi korupsi). Jadi kita tadi sebutkan ke PDI-P usulan kita aslinya dari Rp 1000 (per suara) sampai Rp 10.000," kata Pahala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu yang dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan kenaikan ini adalah usulan dari KPK.

"Jadi mungkin kita bilang di situ kan kenaikan bertahap selama 10 tahun, tergantung kinerja. Tapi rasanya tiap tahun kita boleh evaluasi lagi," tambahnya.

 

(Baca: Istana dan Mendagri Saling Lempar soal PP Kenaikan Dana Parpol)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sepakat kenaikan dana parpol sangat penting guna mencegah korupsi di kalangan kader parpol. Hasto menyatakan keprihatinannya di PDI-P sendiri masih ada kader di eksekutif dan legislatif yang terjerat masalah korupsi.

"Kami mengedepankan proses kelembagaan, memberikan sanksi berat bagi mereka yang korupsi," ucapnya.

Hasto mengatakan, dengan kenaikan dana parpol, tanggung jawab PDI-P dalam mengelola keuangan partai akan semakin besar. PDI-P juga akan menaikkan iuran bagi anggota partai untuk menyesuaikan dengan kenaikan dana dari pemerintah.

"Kalau iuran wajib Rp 10.000 per tahun per anggota. Kami juga menerapkan untuk petugas partai kami di eksekutif dan legislatif ada iuran. Saya pribadi juga, rekening saya per bulan dipotong untuk iuran partai," ucap Hasto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.