Masih Ingat Gloria Natapradja? Kamis Siang, MK Putuskan Gugatan Kewarganegaraannya

Kompas.com - 31/08/2017, 09:23 WIB
Gloria Natapradja Hamel usai bertugas dalam Tim Bima, yang menurunkan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (17/8/2016). Gloria akhirnya bergabung dalam Paskibraka Istana dengan posisi penjaga gordon. TRIBUNNEWS/HERUDINGloria Natapradja Hamel usai bertugas dalam Tim Bima, yang menurunkan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (17/8/2016). Gloria akhirnya bergabung dalam Paskibraka Istana dengan posisi penjaga gordon.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materi terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh Ira Hartini Natapradja Hamel, Kamis (31/8/2017).

Gloria mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kejelasan soal status kewarganegaraan putrinya, Gloria Natapradja Hamel.

Gloria adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di upacara peringatan HUT ke-71 RI di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2016.

Sidang putusan akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pukul 10.30 WIB.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, dalam permohonannya, Ira meminta Majelis Konstitusi membatalkan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 10/2016).

Baca: Ibunda Gloria Natapradja Ajukan Uji Materi UU Kewarganegaraan ke MK

Alasannya, pasal tersebut mengharuskan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan warga negara Indonesia ( WNI) dan warga negara asing (WNA) mendaftarkan diri ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, jika anak tersebut ingin memeroleh status kewarganegaraan Indonesia.

Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan berpotensi merugikan hak konstitusional anak-anak yang terlahir sebelum 1 Agustus 2006, sebagaimana undang-undang tersebut secara sah mulai diberlakukan.

"Intinya agar anak Pemohon, si Gloria itu menjadi WNI tanpa harus mendaftar (ke Imigrasi) paling lambat 4 tahun setelah UU Kewarganegaraan diundangkan," kata Fajar, saat dihubungi.

"Keberlakuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan mengakibatkan kerugian konstitusional karena anak Pemohon kehilangan kesempatan menjadi WNI gara-gara setelah berusia 18 tahun orangtuanya tidak mendaftarkan diri kepada Menteri yang dibatasi 4 tahun setelah UU diundangkan, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Karenanya, anak Pemohon dianggap sebagai WNA," tambah Fajar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

Nasional
UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

Nasional
Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Nasional
Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Nasional
Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X