Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur Penyidikan KPK Sebut Video Kesaksian Miryam Telah Dipotong

Kompas.com - 30/08/2017, 09:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur PEnyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman mengatakan, video yang diputar pada persidangan Miryam S. Haryani telah dipotong sehingga konteksnya tidak utuh.

Miryam merupakan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP.

Dalam video tersebut, terungkap ada sejumlah penyidik yang bertemu anggota Komisi III DPR di luar pemeriksaan, salah satunya Aris.

Selain itu, melalui video pemeriksaan Miryam itu disebutkan pula Aris menerima uang Rp 2 miliar.

Baca: Direktur Penyidikan KPK Akui Ada Penyidik yang Bertemu Miryam di Luar Pemeriksaan

Ia menganggap video tersebut sengaja dipotong atas permintaan penyidik tertentu yang ingin menyerangnya secara personal dengan menampilkan Aris yang diduga menemui anggota Komisi III dan menerima uang Rp 2 miliar.

“Konteksnya ini sudah dipilih JPU (Jaksa Penuntut Umum) sekuel mana yang akan ditampilkan. Kemudian ada salah satu penyidik yang akan diperiksa dalam persidangan itu, datang ditampilkan yang ada independen,” ujar Aris, seusai Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2017) malam.

“Kita lihat siapa yang independen. Itu (video di persidangan) tidak ada dalam sekuel yang dipilih JPU KPK,” lanjut dia.

Namun, saat ditanya siapa penyidik yang akan diperiksa dalam persidangan itu, Aris enggan menjawab.

Baca: Direktur Penyidikan KPK: Tuduhan Terima Rp 2 M, Luar Biasa Hancurkan Karakter Saya

Hanya, ia menilai, upaya tersebut merupakan bentuk penyerangan terhadap dirinya, sehingga ia juga telah melaporkan penyidik tersebut ke pngawas internal KPK dan Mabes Polri.

“Artinya secara pribadi ingin menampilkan itu dan dia tahu betul di situ ada saya. Disebutkan. Saya tak ingin menyebutkan (nama). Yang jelas ada yang datang. Karena itu dalam penyelidikan Polri saya serahkan ke sana semua,” tutur Aris.

Kompas TV "Serahkan Miryam atau Anggaran Terancam"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com