Dirjen Hubla Belum Mau Ungkap Nama Mafia di Kemenhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono tak ingin menyampaikan nama pihak lain yang terlibat dalam kasus suap di Kemenhub kepada media.

Tonny memilih mengungkap nama-nama lain tersebut kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti saja ya kalau sudah masuk perkara. Tidak boleh, nanti bisa jadi pencemaran nama baik, saya enggak mau, saya jawab nanti ya," ujar Tonny Budiono seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Tonny mengakui sering kali ditemui oleh pengusaha. Ia pun tidak dapat mengingat satu per satu pengusaha yang datang meminta bantuan.

(Baca: Melihat Mess Dirjen Hubla, Tempat KPK Sita 33 Tas Berisi Rp 18,9 Miliar)

Menurut Tonny, pengusaha yang datang kepadanya tidak hanya dari dalam negeri. Beberapa pengusaha asing juga datang untuk berinvestasi di Indonesia.

Meski demikian, Tonny membantah membantu para pengusaha tersebut dalam lelanng yang dilakukan Kemenhub. Menurut Tonny, ia tidak pernah mengetahui siapa-siapa yang menjadi peserta lelang dalam setiap proyek.

Tonny ditangkap di Mess Perwira Dirjen Perhubungan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017). Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan uang lebih dari Rp 20 miliar.

Menurut KPK, dari jumlah tersebut, uang Rp 1,174 miliar yang berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan. Suap itu terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.