JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono mengakui sering kali ditemui oleh pengusaha. Ia pun tidak dapat mengingat satu per satu pengusaha yang datang meminta bantuan.
Hal itu dikatakan Tonny sebelum diperiksa sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (29/8/2017).
"Siapa pun yang datang pasti saya layani, dia punya proyek maupun tidak punya proyek pasti saya layani. Banyak yang datang bisa dilihat dari kartu nama, pasti banyak banget bisa sampai 200-an mungkin yang datang ke saya," ujar Tonny.
Menurut Tonny, pengusaha yang datang kepadanya tidak hanya dari dalam negeri. Beberapa pengusaha asing juga datang untuk berinvestasi di Indonesia.
Meski demikian, Tonny membantah membantu para pengusaha tersebut dalam tender yang dilakukan Kemenhub. Menurut Tonny, ia tidak pernah mengetahui siapa-siapa yang menjadi peserta lelang dalam setiap proyek.
"Kalau mereka datang ke saya, saya mau bukan memenangkan, tapi Anda secara profesional lakukan tender. Kalau Anda menang, ya pasti menang," kata Tonny.
(Baca juga: Diduga Terima Suap Rp 20,74 Miliar, Berapa Harta Dirjen Hubla Kemenhub?)
Tonny ditangkap di Mess Perwira Dirjen Perhubungan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017). Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan uang lebih dari Rp 20 miliar.
Menurut KPK, dari jumlah tersebut, uang Rp 1,174 miliar yang berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan.
Suap itu diduga terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.