Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya 112 Anggota Hadiri Paripurna HUT ke-72 DPR RI

Kompas.com - 29/08/2017, 13:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 DPR RI hanya dihadiri 112 orang dari total 560 orang anggota.

Sebanyak 448 orang absen dalam sidang tersebut, termasuk Wakil Ketua DPRI RI Agus Hermanto yang bertugas sebagai pengawas haji.

Terkait kehadiran yang minim tersebut, Wakil Ketua DPE RI Fahri Hamzah menuturkan bahwa salah satu alasannya adalah jadwal yang bertabrakan.

"Ada banyak sekali yang bertugas di luar. Ada yang pergi tugas haji, komisi, dan alat kelengkapan lain," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Ia menyayangkan ketidakhadiran ratusan anggota dewan di momentum penting tersebut. Sebab, di samping sidang paripurna DPR juga mengadakan potong tumpeng, menonton video bersama, menyaksikan pameran foto hingga penanaman pohon.

Beberapa mantan pimpinan DPR juga hadir dalam kesempatan tersebut.

"Lihat foto kan, mengenang apa yang sudah terjadi setahun, kemudian video, pidato Ketua DPR, laporan-laporan bagus," ucap Fahri.

(Baca juga: HUT ke-72 DPR, Fadli Zon Pimpin Paripurna, Novanto Baca Pidato)

Menurut dia, seharusnya tak ada jadwal lain di luar perayaan ulang tahun. Ia pun menyayangkan jumlah anggota dewan yang hadir pada akhirnya hanya sedikit.

"Pokoknya ke mana pun mereka pergi, seharusnya tidak ada penjadwalan pada saat ulang tahun. Kecuali mungkin yang kayak pengawasan haji, kayak Pak Agus kan mimpin pengawasan haji ya enggak bisa dihindari," tuturnya.

Adapun salah satu agenda paripurna adalah pembacaan laporan kinerja DPR oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Salah satunya mengenai pelaksanaan legislasi 2016-2017 yang telah menyelesaikan 17 rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Di samping itu, turut disinggung pula pembentukan pansus sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR. Selama tahun sidang 2016-2017 DPR membentuk dua pansus non-RUU, yakni terhadap Pelindo II dan angket pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

"DPR juga membentuk 65 panitia kerja pada alat kelengkapan DPR dan 13 panja di antaranya telah nenyelesaikan tugas serta menghasilkan rekomendasi," ucap Novanto dalam pidatonya.

Kompas TV Sidang Paripurna DPR Lanjut Bahas Hak Angket KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com