Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Anggap Perlindungan Kelompok Minoritas Masih Lemah

Kompas.com - 29/08/2017, 12:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, Polri dalam fungsinya melindungi masyarakat masih lemah.

Terutama untuk melindungi kelompok minoritas yang melaksanakan kegiatan keagamaan atau tradisi mereka.

Hal yang biasanya terjadi justru kegiatan tersebut dibubarkan dan terjadi pelanggaran hak asasi untuk berkumpul.

"Fakta di lapangan, ada polisi yang bubarkan pengajian karena mau didemo masyarakat yang tidak setuju. Bilangnya, 'sudahlah, kalian bubar saja daripada didemo'," kata Nurkhoiron dalam diskusi di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

(baca: Komnas HAM Sebut Isu Intoleransi Beragama Kerap Jadi Senjata Politik)

Hal tersebut banyak terjadi di daerah-daerah di luar Jakarta. Nurkhoiron mengatakan, alih-alih mengawal kegiatan dan menjaganya agar unjuk rasa kondusif, polisi malah membubarkan kelompok tersebut.

"Keluhan yang sering dihadapi, pasukannya sedikit. Maka tidak mau menghadapi mobilisasi itu. Lebih mendesak Ahmadiyah, jangan bikin acara sekarang, atau pindah tempat saja," kata Nurkhoiron.

Ia kemudian mencontohkan, di Sulawesi Selatan, ada festival khusus waria yang rutin digelar setiap tahun di Sulawesi Selatan.

(baca: Alissa Wahid: Negara Sukses Berantas Terorisme, tapi Abaikan Intoleransi)

Kegiatan itu sudah menjadi bagian dari kearifan lokal. Namun, tahun ini festival waria tersebut akhirnya dibubarkan.

Hal itu disebabkan ada ormas agama yang akan datang berbondong-bondong dari berbagai daerah ke Sulawesi Selatan untuk unjuk rasa.

Nurkhoiron mengatakan, saat itu dirinya menghubungi kepolisian setempat. Ia mempertanyakan pembubaran kegiatan yang tak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Bupatinya juga kok kelihatannya menyerah, biasanya dia selalu turut andil," kata Nurkhoiron.

"Kan ini cermin betapa mudahnya isu itu bisa digerakkan. Ini membuat polisi mengabaikan tugas pokoknya," lanjut dia.

(baca: Polri: Intoleransi adalah Cikal Bakal Terorisme)

Nurkhoiron kemudian membandingkan pengamanan polisi pada kegiatan aksi bela Islam yang dilakukan secara berjilid di Jakarta.

Ribuan orang dimobilisasi untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta.

Saat itu, polisi berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi ricuh. Aksi berlangsung kondusif hingga acara selesai.

"Ribuan massa bisa diatasi di Jakarta, kenapa di daerah tidak bisa? Kenapa tidak bisa diterapkan di tempat lain?" ujar Nurkhoiron.

"Polisi tidak bisa berpihak pada kelompok minoritas, kelompok agama, gender, yang kehilangan haknya. Polisi tidak dapat berikan perlindungan sebagaimana yang diberikan mandatnya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com