Kompas.com - 29/08/2017, 10:46 WIB
Jumlah bantuan keuangan untuk partai politik berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014. KOMPAS/LAKSONO HARI WJumlah bantuan keuangan untuk partai politik berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

"Menkeu harus lihat, kita defisit di atas Rp 326 Triliun di dalam RAPBN tahun 2018. Daripada untuk dana parpol, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengurangi defisit," kata Apung dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (29/8/2017).

"Alokasi dana parpol ini justru menambah beban defisit, kenaikan ini tidak tepat dilihat dari kondisi keuangan negara saat ini," tambahnya.

(baca: Golkar: Dana Parpol Tak Usah Diributkan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan dana parpol ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kenaikan ini sudah sesuai dengan kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK mengusulkan angka yang lebih tinggi sedikit dari yang disetujui pemerintah, yakni Rp 1.071 per suara.

"Yang disampaikan, waktu itu KPK menyampaikan surat kepada pemerintah, termasuk kepada saya, kepada Mendagri," kata Sri Mulyani.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sri Mulyani mengakui bahwa kenaikan dana parpol ini bisa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara yang tengah defisit.

"Ya semua pengeluaran pasti membebani APBN," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, pemerintah harus memastikan partai politik bertanggungjawab dengan dana yang sudah diberikan.

Parpol harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan parpol tepat waktu. Jika tidak dipenuhi, parpol tidak berhak mendapat bantuan dana dari negara.

"Pemerintah tak boleh hanya memberikan cek kosong, mesti ada ketentuan yang harus disepakati dengan parpol," ucap Sebastian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X