Menkominfo Sebut Ada Peningkatan Pemblokiran Akun Medsos Setelah Kasus Telegram

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, saat ini mulai ada peningkatan pemblokiran akun yang melanggar oleh para penyedia layanan media sosial seperti Facebook, Twitter dan selainnya.

Menurut Rudi, peningkatan itu terjadi setelah pihaknya didatangi penyedia layanan aplikasi percakapan Telegram.

Kala itu, CEO Telegram Pavel Durov langsung mendatangi Rudiantara membahas pemblokiran Telegram oleh pemerintah lantaran kerap digunakan oleh para teroris.

"Sejak diundang kembali, sejak bicara dengan kami kembali dari Juli (2017), setelah ramai-ramai Telegram dan lain sebagainya, mereka lebih baik sih, improve, artinya persentasinya lebih bagus," kata Rudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

"Juga kalau kita liat Google, Google itu juga kan menerapkan trusted flag, pilot projectnya di kawasan regional itu di Indonesia. Jadi ada perbaikan dari penyelenggara platform," lanjut Rudi.

(baca: Terduga Teroris di Riau Rekrut 2.000 Anggota Melalui Telegram)

Ia menambahkan, hal tersebut menjadi modal yang baik karena penyedia layanan yang paling mengetahui keberadaan pihak dibalik banyaknya akun palsu yang digunakan untuk menyebar hoax.

Rudi mengatakan, setelah adanya pemberitaan Saracen, perhatian para penyedia layanan media sosial juga meningkat.

(baca: Menkominfo Ancam Tutup Akses Media Sosial yang Tak Bisa Tangkal "Hoax")

"Responsnya, contohnya ketika kami bertemu dengan Telegeram, kami minta siapa contact poinnya, kemudian harus ada organisasinya, siapa contact poinnya, karena yang namanya teknologi belum tentu 100 persen bisa menyaring," kata dia.

"Bisa juga ada juga yang lolos. Kita butuh itu. Kemudian service level, dalam berapa jam itu akan diproses oleh mereka. Akun ini ditutup, diganti akun lain. Karenanya yang mengetahui di balik akun ini siapa informasinya, kan platform," lanjut dia.