Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI: Pak Jokowi Masih Menjadi Calon Presiden Terbaik Saat Ini

Kompas.com - 26/08/2017, 21:05 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Grace menilai sosok Jokowi merupakan calon presiden terbaik saat ini.

"Kami mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden terbaik saat ini," ujar Grace usai menghadiri acara Kopi Darat Wilayah PSI DKI Jakarta, di Hotel Novotel, Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Menurut politisi yang pernah menjadi jurnalis televisi itu, Pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan yang berdampak nyata terhadap masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur.

Grace pun membandingkan kebijakan pemerintah saat ini dengan kebijakan era Presiden Susilo Bambamg Yudhoyono yang sama-sama memiliki kebijakan terkait utang.

"Enggak apa-apa nambah utang asal jelas penggunaannya untuk infrastruktur. Ketimbang sebelumnya, punya utang banyak tapi tidak jelas hasilnya," tutur Grace.

"Daripada bagi-bagi uang tunai setiap tiga bulan, uangnya habis enggak jelas malah mendidik masyarakat menjadi tidak cerdas," kata dia.

Sebelumnya, pimpinan PSI telah beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/4/2017). PSI, menurut Grace, sedikit banyak terinspirasi oleh sosok Jokowi.

(Baca: PSI Dukung Jokowi Maju dalam Pilpres 2019)

Dalam audiensi itu, Presiden Jokowi menyampaikan pesan ke PSI. Presiden berpesan agar PSI tumbuh dan berkembang dengan perbedaan karakter dengan partai-partai yang sudah lebih dahulu ada.

"Pak Jokowi bilang, PSI sebagai partai baru harus memiliki diferensiasi. Jika sama dengan partai lama, buat apa kita mendirikan partai," ujar Grace.

Jokowi dan jajaran pengurus PSI juga berdiskusi tentang pengalaman masing-masing di dalam mengurus partai politik.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia meminta Setya Novanto mundur demi azas kepatutan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com