Kompas.com - 24/08/2017, 16:48 WIB
Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017). Fachri FachrudinTerpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima terpidana kasus korupsi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan remisi pada Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kelima narapidana tersebut adalah Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryana Karno.

Mereka meminta agar ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku selama dimaknai tidak untuk narapidana kasus korupsi.

"Menyatakan Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 'pemberian remisi tidak berlaku juga untuk napi korupsi'," kata Muhammad Rullyandi, kuasa hukum para pemohon, dalam sidang panel yang mengagendakan pembacaan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Kamis (24/8/2017).

Baca: Jokowi Tolak Remisi Koruptor Dipermudah, Menkumham Ambil Jalan Tengah

Ia mengatakan, pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi tidak boleh mendapatkan remisi.

Adapun ketentuan remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan.

PP ini menyebutkan bahwa seorang narapidana kasus korupsi berpeluang mendapat remisi jika menjadi justice collaborator. 

Meski demikian, yang menentukan narapidana bisa menjadi justice collaborator adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Yasonna Akan Bertemu dengan Lima Guru Besar Penolak Revisi Remisi Koruptor

Menurut Rullyandi, aturan ini merugikan pihaknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, ia menilai, UUD 1945 tidak bersifat diskriminatif dengan mengecualikan seorang narapidana tertentu untuk mendapatkan remisi.

"Di UUD 1945 Pasal 27 semua sama di mata hukum. Pasal 28 d (UUD 1945), menyebutkan bahwa semua berhak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28i ayat 2, semua bebas atas perlakuan diskriminatif," kata dia.

Menanggapi permohonan tersebut, tiga hakim konstitusi memberikan sejumlah saran.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.