OTT di Kemenhub, KPK Sita Beberapa Pecahan Mata Uang Asing

Kompas.com - 24/08/2017, 08:24 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif KOMPAS.com/Kristian Erdianto Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8/2017).

Kali ini, KPK menangkap pejabat di Kementerian Perhubungan.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan informasi penangkapan tersebut. Menurut Syarif, dalam operasi tersebut, KPK menyita uang dalam beberapa pecahan mata uang asing.

"Ada sejumlah uang yang KPK amankan. Kami perlu waktu untuk menghitungnya. Ada yang USD (dollar AS), SGD (dollar Singapura) dan mata uang asing lain serta rupiah," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2017).

Menurut Syarif, beberapa yang ditangkap, termasuk penyelenggara negara saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif.

Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers setelah pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan.

"Sesuai KUHAP, ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status," kata Syarif.

Sebelumnya, KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan.

Belum diketahui secara detail kasus apa yang sedang ditangani. Namun, salah satu ruang direktur jenderal di KPK telah disegel.

Dilansir dari Tribunnews.com, ruangan di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub yang disegel KPK itu ditempati oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Boediono.

(Baca: OTT di Kemenhub, Salah Satu Ruang Dirjen Disegel KPK)

Kementerian Perhubungan sendiri sudah membenarkan adanya salah satu terjabat yang terjaring OTT oleh KPK.

Namun, Kemenhub enggan menjawab ketika ditanya siapa pejabat yang terjaring OTT. Pihaknya kini sedang menunggu pernyataan resmi dari KPK mengenai penangkapan tersebut.

(Baca: Kemenhub Benarkan Salah Satu Pejabat Terjaring OTT KPK)



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X