Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM

Staf senior Komnas HAM yang saat ini bertugas sebagai Plt Kepala Bagian Penyuluhan dan Kasubag Teknologi Informasi Komnas HAM. Pada 2006-2015, bertugas sebagai pemantau/penyelidik Komnas HAM. Hobi menulis, membaca, dan camping.

Menyoal Indeks Kebahagiaan Orang Indonesia Setelah 72 Tahun Merdeka

Kompas.com - 22/08/2017, 20:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

HARI Kemerdekaan Ke-72 Republik Indonesia dirayakan oleh segenap komponen bangsa, baik di desa dan kota. Di Istana Negara, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beserta tamu undangan, merayakannya dengan mamakai pakaian adat berbagai daerah.

Senyum bangga dan rasa percaya diri terpancar dari raut muka Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga telah menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus di hadapan anggota MPR/DPR/DPD.

Ia menyampaikan capaian dan hasil pembangunan selama setahun ke belakang, dan rencana pembangunan beserta Rancangan APBN setahun ke depan. Semua itu dilakukan untuk dan atas nama pembangunan, agar rakyat lebih bahagia dalam menikmati proses dan hasil pembangunan.

Namun, apakah pembangunan selama 72 tahun telah memberikan kebahagiaan bagi rakyat, secara personal dan kolektif sebagai bangsa?

Baca juga: Istana Anggap Kehadiran SBY Bikin Perayaan HUT RI Jadi Berbeda

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini berkisar pada angka 5 persen. Angka ini termasuk tinggi untuk ukuran negara di Asia dan Pasifik. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi itu merefleksikan pembangunan yang mampu membahagiakan rakyat?

Jika dilihat dari aspek ekonomi, Indeks Gini yang mengukur kesenjangan ekonomi Indonesia saat ini berkisar pada angka 0,40 (Sumber: Investment Indonesia). Artinya, ada kesenjangan ekonomi yang serius.

Menurut Bank Dunia (2015), 80 persen kekayaan ekonomi nasional dikuasai oleh 20 persen kelompok orang kaya.

Ekonom peraih Nobel Bidang Ekonomi Amartya Sen pernah berujar, bahwa kebahagiaan seseorang tidak hanya diukur secara material dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi semata. Memakai kaca mata ekonomi untuk mengukur pembangunan, adalah sebuah kesalahan dan salah arah.

Menurut Sen, yang saat ini mengajar di Harvard University, kebahagiaan seseorang diukur dari sejauh mana ia memiliki kebebasan atas apa yang diinginkan (freedom from want). Ia mengenalkan konsep Capability Approach (Pendekatan Kapabilitas) dalam mengukur kebahagiaan seseorang.

Pada prinsipnya, Capability Approach melihat pada sejauh mana kemampuan seseorang dalam mencapai apa yang ia inginkan. Ia memakai beberapa indikator, di antaranya yaitu pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan spiritualitas.

Semakin baik kesehatan dan tingkat pendidikan seseorang, dan leluasa dalam mempraktekkan laku spiritualnya (agama maupun keyakinan) dan merasa aman (secure), maka akan semakin baik tingkat kebahagiaan seseorang.

Terkait dengan ukuran kebahagiaan, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan bahwa Indeks Kebahagian masyarakat Indonesia mencapai angka 70,69 dalam skala 0-100.

Pada 2014, Indeks Kebahagiaan masyarakat Indonesia adalah 68,28. Dengan demikian, ada peningkatan Indeks Kebahagian secara cukup signifikan dalam rentang waktu 2014-2017.

Indeks Kebahagian itu diukur dengan memakai tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup.

Berdasarkan survei itu, indeks kepuasan hidup mencapai skor tertinggi, yaitu 80,05. Sedangkan keterampilan dan pendidikan berada dalam skor terendah yaitu 59,57.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com