Pekan Depan, KPU Gelar Rapat Konsultasi PKPU dengan DPR - Kompas.com

Pekan Depan, KPU Gelar Rapat Konsultasi PKPU dengan DPR

Kompas.com - 19/08/2017, 18:15 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Dua komisioner Ilham Saputra (kiri) dan Pramono Ubaid Thantowi (tengah), saat menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan boks plastik yang akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (7/8/2017). KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait rencana pengunaan kotak suara transparan yang akan menggantikan kotak suara yang rusak. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/17.ANTARA FOTO/Reno Esnir Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Dua komisioner Ilham Saputra (kiri) dan Pramono Ubaid Thantowi (tengah), saat menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan boks plastik yang akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (7/8/2017). KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait rencana pengunaan kotak suara transparan yang akan menggantikan kotak suara yang rusak. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) akan menggelar rapat dengar pendapat atau konsultasi bersama komisi II DPR RI guna menindaklanjuti rancangan Peraturan KPU ( PKPU) yang sudah dibuat. Rapat konsultasi akan dilakukan di DPR pada Selasa (22/8/2017).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, sebelumnya KPU sudah menyampaikan tujuh rancangan draf PKPU ke Komisi II DPR.

"Lima (draf) Peraturan KPU untuk pemilihan kepala daerah, (kemudian) yang dua draf Peraturan KPU untuk Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden," kata Arief saat meninjau simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 yang digelar di lapangan bola Kelurahan Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (19/8/2017).

Baca juga: Empat PKPU Belum Selesai, DPR Diminta Luangkan Waktu Rapat Konsultasi


Adapun beberapa hal yang akan dibahas dalam rapat konsultasi tersebut di antaranya, yakni perihal kotak suara transparan.

Untuk diketahui, KPU sudah memiliki delapan contoh dengan dua bahan berbeda untuk kotak suara transparan, yakni karton dan plastik. Dari delapan alternatif kotak suara tersebut, empat di antarnya berbahan karton.

Desain keempat kotak suara karton berbeda-beda, mulai dari transparan satu sisi hingga transparan di keempat sisinya.

Sedangkan kotak berbahan plastik juga ada beberapa model, mulai dari tingkat transparansi yang terang hingga yang agak buram.

Adapun harganya, untuk kotak suara berbahan dasar karton sekitar Rp 100.000. Sementara, harga kotak suara dari plastik bisa mencapai dua kali lipat.

Selain itu, lanjut Arief, rapat konsultasi tersebut juga akan membahas perihal tahapan administratif dan faktual untuk wilayah baru atau daerah pemekaran. Misalnya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Arief menjelaskan, jika mengacu pada undang-undang pemilu disebutkan bahwa setiap partai harus punya perwakilan di 100 persen wilayah Indonesia.

Dalam rapat tersebut, akan dibahas pula mekanisme verifikasi bagi partai lama serta partai baru sehubungan dengan adanya wilayah baru tersebut.

"Karena dulu pada saat partai lama diverifikasi belum ada Kaltara. Nah, perintah undang-undang menyebutkan bahwa partai harus punya kepengurusan di 100 persen provinsi," kata Arief.

Baca juga: Ketua KPU: Pembahasan PKPU Tidak Bisa Dilakukan Melalui RDP di DPR

Bagi KPU, tambah Arief, verifikasi administratif dan faktual terhadap partai lama maupun partai baru sedianya juga dilakukan untuk wilayah yang baru tersebut.


EditorFarid Assifa

Terkini Lainnya

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Regional
Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Regional
Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Nasional
5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

Regional
Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Regional
Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Edukasi
Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Internasional
Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Nasional
Apakah Anak Perlu Belajar tentang 'Literasi Keuangan'?

Apakah Anak Perlu Belajar tentang "Literasi Keuangan"?

Edukasi
1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

Megapolitan
Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Internasional
Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Edukasi
Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Megapolitan
Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Regional
Polisi Targetkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dari Kaum Milenial Berkurang hingga 30 Persen

Polisi Targetkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dari Kaum Milenial Berkurang hingga 30 Persen

Megapolitan

Close Ads X