Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengadu ke DPR, Agen Korban First Travel Menangis Dihujat Calon Jemaah

Kompas.com - 18/08/2017, 17:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadu ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Jumat (18/8/2017), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Dalam audiensi itu, salah satu agen mitra First Travel, Hartati, mengungkapkan keluh kesahnya setelah bos biro perjalanan itu, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasari, ditahan.

Hartati mengatakan, para calon jemaah tetap meminta agen mitra perseorangan First Travel tetap bertanggung jawab, meski kesalahan dilakukan oleh pihak manajemen.

Hartati membawa 502 calon jemaah dari Pondok Pesantren Tazkia Insani.

Dari 502 calon jemaah, yang baru diberangkatkan berjumlah 179 orang. Sementara itu, 323 orang sisanya belum diberangkatkan.

Baca: Paspor Jemaah First Travel Segera Dikembalikan

Seperti banyak korban lainnya, Hartati juga mengalami reschedule lima kali, dan diminta menyetor uang sebesar Rp 2,5 juta per orang untuk sewa pesawat.

Bagi calon jemaah yang ingin berangkat saat bulan puasa, First Travel meminta tambahan lagi Rp 3,03 juta.

Terakhir, First Travel masih meminta Rp 1,2 juta dengan alasan untuk pembuatan visa.

Namun, setelah semua dipenuhi, hingga kini calon jemaah Hartati tak kunjung diberangkatkan. Bahkan, hingga kedua bos First Travel ditahan.

"AA sudah dipenjara, sekarang masalahnya beralih ke kami (mitra), dihujat habis-habisan. Kalimat yang tidak sebaiknya, sudah kami terima," kata Hartati, sambil menahan emosinya.

"Mereka minta pertanggungjawaban kami. Bagaimana coba, kami mau bayar 323 kali Rp 14,3 juta? Kami enggak ada uang segitu," ujar dia.

Baca: Kasus Penipuan First Travel, Kementerian Agama Tak Mau Disalahkan

Sebagai mitra agen, mereka tidak membawa uang calon jemaah. Mereka hanya mengumpulkan calon jemaah yang mau melaksanakan ibadah umrah.

Adapun, biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah langsung diserahkan kepada First Travel.

Hartati mengatakan, bahkan komisi yang dijanjikan First Travel untuk mitra pun hingga kini belum diterimanya.

Komisi yang dijanjikan yaitu Rp 200.000 untuk per orang yang sudah diberangkatkan.

Meski bingung menghadapi calon jemaah, Hartati tetap berharap 323 calon jemaah tersebut diberangkatkan, dan tidak meminta refund.

"Bagaimana menghadapi jemaah yang menghujat kami? Kata-katanya sudah tidak manusiawi. Saya tetap ingin memberangkatkan jemaah saya, tidak refund," ujar Hartati.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com