JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menilai pembangunan Gedung DPR bukan merupakan prioritas. Ia memahami adanya kebutuhan anggota DPR untuk gedung baru karena jumlah anggota terus bertambah. Namun, kondisi keuangan saat ini menurutnya tidak memungkinkan.
"Jadi kami minta ditunda lah sampai kapan," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
(Baca: Ingin Bangun Apartemen, Anggota DPR Disebut Manja Takut Kena Macet)
Sebagai jalan tengah, ia menilai renovasi bagian-bagian gedung yang dibutuhkan masih lebih memungkinkan. Sohibul mengaku belum memberikan arahan khusus pada Fraksi PKS di DPR utuk menolak pembangunan tersebut, namun ia berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.
"Nanti pada waktunya kami akan brief lah untuk sikap kami," tutur mantan Anggota Komisi X DPR RI itu.
Tak hanya untuk pembangunan gedung DPR namun ia juga mengimbau pemerintah untuk selektif dalam melakukan pembangunan-pembangunan dan menunda yang tidak menjadi prioritas.
(Baca: Wapres Minta DPR Pikir Ulang Keinginan Bangun Gedung Baru)
"Kecuali kalau itu terkait masalah pelayanan publik. Rumah sakit, it's okay. Karena situasinya masih kurang di mana-mana," kata dia.
Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2015. Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun.
Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
