Wapres Minta DPR Pikir Ulang Keinginan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 15/08/2017, 20:32 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Hadir Dalam Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017,  di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirWakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Hadir Dalam Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (11/8/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, DPR seharusnya memahami bahwa pemerintah tengah memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru. 

Pemerintah hanya membangun sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. 

Hal ini disampaikan Kalla menanggapi wacana pembangunan gedung baru DPR yang kembali bergulir. 

"Pemerintah tidak membangun apa-apa, yang dibangun hanya sekolah, rumah sakit dan balai penelitian. Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal tersebut," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Ia mengingatkan para anggota Dewan yang merenovasi perumahan wakil rakyat di Kalibata, Jakarta Selatan, secara besar-besaran beberapa tahun lalu.

Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009

"Kira-kira lima tahun lalu, itu DPR telah merenovasi perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar. Jadi mestinya itu dimanfaatkan," kata Kalla.

"Dulu direnovasi besar-besaran. Masih ingat kan? Ratusan miliar digunakan untuk merenovasi rumah-rumah di perumahan DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Kalla.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Permintaan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun itu pun dianggap wajar oleh para wakil rakyat, karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018 antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota Dewan.

Kompas TV Ketua BURT DPR: Anggota DPR Layak Dibuatkan Gedung Baru

 

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X