Wapres Minta DPR Pikir Ulang Keinginan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 15/08/2017, 20:32 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Hadir Dalam Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017,  di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirWakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Hadir Dalam Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (11/8/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, DPR seharusnya memahami bahwa pemerintah tengah memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru. 

Pemerintah hanya membangun sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian. 

Hal ini disampaikan Kalla menanggapi wacana pembangunan gedung baru DPR yang kembali bergulir. 

"Pemerintah tidak membangun apa-apa, yang dibangun hanya sekolah, rumah sakit dan balai penelitian. Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal tersebut," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Ia mengingatkan para anggota Dewan yang merenovasi perumahan wakil rakyat di Kalibata, Jakarta Selatan, secara besar-besaran beberapa tahun lalu.

Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009

"Kira-kira lima tahun lalu, itu DPR telah merenovasi perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar. Jadi mestinya itu dimanfaatkan," kata Kalla.

"Dulu direnovasi besar-besaran. Masih ingat kan? Ratusan miliar digunakan untuk merenovasi rumah-rumah di perumahan DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Kalla.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Permintaan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun itu pun dianggap wajar oleh para wakil rakyat, karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018 antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota Dewan.

Kompas TV Ketua BURT DPR: Anggota DPR Layak Dibuatkan Gedung Baru

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X