Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Golongan Karya (Golkar) Muhidin Muhammad Said menyarankan agar parlemen di Indonesia membuat lembaga independen seperti Congressional Budget Office (CBO) atau Kantor Anggaran Kongres.

“Sehingga fungsi anggaran DPR RI dapat berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dan mampu membuat kebijakan yang akurat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/5/2024).

Muhidin menjelaskan bahwa fungsi anggaran sebagai penentu kebijakan anggaran negara harus berprioritas pada kesejahteraan rakyat dan menjadi alat ukur keberpihakan DPR terhadap rakyat dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Sebelumnya, ia menekankan bahwa CBO berperan penting dalam membantu kongres membuat kebijakan penganggaran yang akurat. 

Baca juga: Muhidin Mohamad Said: Arah Peta Kebijakan APBN 2024 Sudah Tepat

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin saat melakukan kunjungan kerja bersama delegasi Banggar DPR RI ke CBO di Washington D.C., Amerika Serikat (AS).

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat fungsi anggaran Banggar DPR RI dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pertemuan itu juga didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti dan Bank Indonesia (BI) selaku mitra kerja Banggar DPR RI, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington.

Delegasi Banggar diterima oleh Chief Operating Officer dan Penasihat Umum CBO Mark Hadley, Direktur Analisis Anggaran Chad Chirico, Wakil Direktur Analisis Anggaran Christi Hawley Anthony, dan Direktur Komunikasi CBO Deborah Kilroe.

Baca juga: Di AS, Penggunaan Ganja Telah Melebihi Minum Alkohol Setiap Hari

Pada awal pertemuan, Mark Hadley menyampaikan bahwa CBO merupakan lembaga nonpartisan yang beroperasi sejak 1975.  

“CBO merupakan lembaga yang memberikan informasi objektif dan tidak memihak untuk mendukung proses pembahasan anggaran federal. Misi CBO adalah membantu kongres dalam membuat kebijakan anggaran dan ekonomi yang efektif,” ucapnya.

CBO menyusun laporan anggaran yang menyajikan proyeksi anggaran dan ekonomi untuk satu dekade mendatang (biasanya disebut sebagai proyeksi dasar) serta prospek ekonomi tahunan.

Selain itu, CBO diwajibkan membuat perkiraan biaya untuk setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh komite penuh DPR atau Senat.

Baca juga: Soal Penebalan Anggaran Bansos dan Perlinsos, Banggar DPR: Semoga Tidak Disalahgunakan

Perkiraan biaya yang dibuat oleh CBO bersifat rekomendasi dan digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan oleh kongres.

Butuh orang berintegritas 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan bahwa akurasi hasil perkiraan anggaran pendapatan dan belanja yang dihasilkan CBO dibandingkan dengan anggaran yang diajukan presiden serta realisasinya tidak mungkin didapatkan tanpa mempekerjakan orang-orang berintegritas dengan keahlian di berbagai bidang. 

“Ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mark Hadley menginformasikan bahwa Pemerintah AS menyiapkan anggaran 70 juta dollar AS per tahun untuk operasional 270 anggota staf,” ucapnya.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo Sudah Dibahas di Sidang Kabinet, Pimpinan Banggar DPR: Tidak Wajar!