Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMPG Ingin Temui Ketua MA untuk Klarifikasi soal Bertemu Setya Novanto

Kompas.com - 15/08/2017, 15:50 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia mendatangi kantor Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Kedatangan Dolly untuk menemui Ketua MA Hatta Ali.

Kepada awak media di halaman kantor MA, Dolly menyatakan, tujuan kedatangannya menemui Hatta Ali untuk mengonfirmasi sekaligus melakukan klarifikasi soal pertemuan Ketua MA dengan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR, Setya Novanto.

Dia menyebut soal pertemuan Ali dan Novanto dalam suatu sidang disertasi di sebuah universitas di Surabaya. Saat itu, kata Dolly, Ali dan Novanto menjadi penguji pada sidang disertasi tersebut.

GMPG mempertanyakan mengapa Novanto yang disebutnya bergelar Magister Manajemen (MM), bisa menjadi penguji di sidang doktor. Apalagi, kata dia, sidang pengujian itu untuk bidang ilmu hukum yakni disertasi hakim.

"Oleh karena itu hari ini kami datang. Kami sudah kirim surat ke Ketua MA untuk bisa tatap muka, kami klarifikasi atas info itu," kata Dolly, Selasa.

(Baca juga: GMPG Sesalkan Agung Laksono yang Minta Novanto Ajukan Praperadilan)

Menurut Dolly, hal ini menimbulkan kecurigaan karena Ali dan Novanto disandingkan sama-sama menjadi penguji pada sidang tersebut. Dari kegiatan tersebut, kata Dolly, di luar beredar isu bahwa Novanto melakukan pendekatan terhadap Ali.

"Karena info yang kami terima beredar isu di luar seolah-olah Setnov melakukan pendekatan supaya lolos di peradilan," ujar dia.

GMPG berharap dapat diterima Hatta Ali dalam upaya klarifikasi ini. Klarifikasi ini dianggap penting untuk meluruskan isu yang berkembang tersebut.

"Kami ingin mengonfirmasi dan mengklarifikasi. Kalau tidak benar ya Alhamdulillah. Kalau benar ya tolong dikoreksi, bahwa itu menurut saya pelanggaran yang luar biasa, termasuk etika. Kami akan adukan ke KY," ujar dia.

Kompas TV Golkar Serahkan Kasus Setya Novanto ke Proses Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com