Titiek Soeharto Minta Setya Novanto Mundur dari Jabatan Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meminta Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua DPR, Setya Novanto, untuk mundur dari jabatan di parlemen.

Hal ini terkait penetapan tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Pernyataan tersebut disampaikan Titiek usai bertemu dengan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2017).

"Untuk kebaikan Golkar ke depan dan untuk menjaga marwah DPR, saya mengharapkan agar Ketua DPR (Setya Novanto) bisa berbesar hati untuk mengundurkan diri," kata Titiek.

Menurut Titiek, dengan mundur dari jabatan yang diemban saat ini, maka Setya bisa fokus menyelesaikan kasus yang menjeratnya.

"Supaya Pak Novanto bisa fokus menyelesaikan masalah hukumnya dan saya rasa beliau bisa membuktikan kalau beliau tidak bersalah," kata putri Presiden ke-2 RI Soeharto itu.

Menurut Titiek, Setya tak perlu khawatir untuk melepas jabatannya. Hal itu teruji ketika lolos dari kasus "Papa minta saham", Setya kembali duduk di kursi Ketua DPR.

"Tentunya beliau bisa masuk lagi (kembali menjabat). Di Indonesia ini hanya satu orang (Novano) yang tahu bagaimana untuk duduk (kembali) sebagai ketua DPR RI," kata Titiek.

(Baca juga: Yorrys: Gerakan Golkar Bersih Bentuk Keprihatinan Masalah Partai)

Sementara, Doli menilai pergantian ketua umum partai perlu segera dilakukan. Langkah ini demi menjaga nama baik Partai Golkar.

Oleh karena itu, sebagai Ketua GMPG, dirinya terus berupaya menemui sejumlah tokoh Partai Golkar.

"Kami rencana datangi tokoh-tokoh dan senior. Setelah kami datang ke DPP, kami ke salah satu pimpinan dewan pakar. Apa yang kami lakukan selama ini tujuannya menyelamatkan Partai Golkar," kata Doli.

Setya Novanto sendiri sudah membantah keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP. Adapun, pimpinan DPR tidak akan mempermasalahkan posisi Novanto hingga kasus hukumnya inkrah.

(Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Novanto Tak Mundur sebagai Ketua DPR)