Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpora: Tak Boleh Ada HTI di Pramuka

Kompas.com - 14/08/2017, 17:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bisa selalu menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini disampaikan Imam dalam Upacara Hari Pramuka ke-56 dan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2017).

"Yang paling penting semua kita Pramuka menjaga dasa darma, menjaga trisatya Pramuka, menjaga Pancasila," kata Imam.

Imam berharap, jangan sampai ada paham-paham baru yang ingin mencabut akar Pramuka yang begitu mendalam bagi Indonesia ini. Ia mencontohkan ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan pemerintah, jangan sampai masuk ke Pramuka.

"Saya Pramuka, saya Pancasila jadi saya tidak rela kalau Pramuka disusupi isme yang akan merusak pancasila," kata Imam.

(Baca: Adhyaksa Dault Klarifikasi soal HTI ke Jokowi)

"Ya enggak boleh ada HTI, itu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memang sempat memebekukan anggaran Kwarnas Pramuka. Pembekuan tersebut berkaitan dengan isu keterkaitan Adhyaksa dengan HTI. Adhyaksa mengakui bahwa ia pernah hadir dalam acara HTI pada pada 2013 lalu.

Rekaman Adhyaksa tengah bicara di forum itu belakangan tersebar di media sosial. Namun, Adhyaksa menegaskan bahwa selama ia menjabat Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, ia tak pernah berniat mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

(Baca: Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal)

Akhirnya, setelah Adhyaksa memberikan klarifikasi, Kemenpora mencairkan anggaran rutin Kwarnas Pramuka tahun 2017 sebesar Rp 10 Milyar.

Imam menjamin, k edepannya tak akan ada hambatan terkait anggaran selama tidak ada ajaran terlarang yang menyusupi Pramuka.

"Kita akan support terus jadi tidak ada istilah pemerintah menghambat. Kita akan bantu Pramuka," kata dia.

Kompas TV Negara-Negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com