Salin Artikel

Menpora: Tak Boleh Ada HTI di Pramuka

"Yang paling penting semua kita Pramuka menjaga dasa darma, menjaga trisatya Pramuka, menjaga Pancasila," kata Imam.

Imam berharap, jangan sampai ada paham-paham baru yang ingin mencabut akar Pramuka yang begitu mendalam bagi Indonesia ini. Ia mencontohkan ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan pemerintah, jangan sampai masuk ke Pramuka.

"Saya Pramuka, saya Pancasila jadi saya tidak rela kalau Pramuka disusupi isme yang akan merusak pancasila," kata Imam.

(Baca: Adhyaksa Dault Klarifikasi soal HTI ke Jokowi)

"Ya enggak boleh ada HTI, itu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memang sempat memebekukan anggaran Kwarnas Pramuka. Pembekuan tersebut berkaitan dengan isu keterkaitan Adhyaksa dengan HTI. Adhyaksa mengakui bahwa ia pernah hadir dalam acara HTI pada pada 2013 lalu.

Rekaman Adhyaksa tengah bicara di forum itu belakangan tersebar di media sosial. Namun, Adhyaksa menegaskan bahwa selama ia menjabat Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, ia tak pernah berniat mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

(Baca: Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal)

Akhirnya, setelah Adhyaksa memberikan klarifikasi, Kemenpora mencairkan anggaran rutin Kwarnas Pramuka tahun 2017 sebesar Rp 10 Milyar.

Imam menjamin, k edepannya tak akan ada hambatan terkait anggaran selama tidak ada ajaran terlarang yang menyusupi Pramuka.

"Kita akan support terus jadi tidak ada istilah pemerintah menghambat. Kita akan bantu Pramuka," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/14/17000561/menpora--tak-boleh-ada-hti-di-pramuka

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke